NUNUKAN.NIAGA.ASIA – Geografis Kabupaten Nunukan, Kalimantan utara (Kaltara) yang berada di wilayah perbatasan Indonesia, memungkinkan bagi negara-negara lain memanfaatkan perairan Nunukan sebagai pelintasan perdagangan internasional. Perdagangan internasional dipengaruhi pula oleh hubungan bilateral.
Hal itu disampaikan Ketua Umum (Ketum) Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Rosan Perkasa Roeslani dalam pertemuan dengan Ketua Kadin Nunukan Irsan Humokor, di Jakarta, Jum’at (23/04/2021).
“Banyak hal kita dibahas bersama. Intinya, kami mendapat wawasan tentang berbagai hal yang perlu dilakukan untuk perdagangan Kaltara,” kata Irsan kepada Niaga Asia.
Dalam diskusi yang berjalan santai tersebut, ungkap Irsan, diperoleh beberapa poin penting dalam meningkatkan perdagangan di Nunukan.
“Ketum Kadin juga mengingatkan agar perdagangan dilakukan secara legal dilindungi hukum,” ungkapnya.
Kabupaten Nunukan berkesempatan menjadi transhipment bagi negara luar dalam menjalankan bisnisnya. Hal ini sudah dibuktikan dengan adanya kedatangan kapal asing yang melakukan transhipment di perairan Nunukan.
“Saat ini Kadin Nunukan berusaha mencari peluang perdagangan internasional yang dapat dikerjakan pengusaha lokal,” ujarnya.
Diskusi pengurus Kadin Pusat dengan Kadin Nunukan ini ditutup dengan kesimpulan, dalam memajukan perdangan lokal maupun internasional, sebagai upaya pemulihan ekonomi paska pandemi, ada lima hal perlu dilakukan.
Pertama; Kadin Indonesia mendukung Kadin Nunukqn dalam perdagangan transhipment, berkompetisi dengan Tawau dan Sandakan, Sabah, Malaysia dalam merebut pasar regional.
Kedua; Kadin mendukung pemerintah provinsi dan kabupaten di Kaltara untuk mendesain pendidikan dan keterampilan agar mampu memanfaatkan kehadiran berbagai proyek strategis nasional, terutama industri yang akan hadir di Kawasan Industri Pelabuhan Internasional (KIPI).
Peningkatan keterampilan sangat penting sebagai penunjang pengetahuan di sektor industri. Ke depan, warga Kaltara tidak sekedar jadi penonton atau penggembira dari kehadiran Kawasan Industri yang akan dibangun di wilayah perbatasan Nunukan.
Ketiga; Kadin Nunukan di minta membantu promosi investasi dan menarik perhatian pedagang nasional serta internasional di Kaltara melalui penyelenggaraan kegiatan skala nasional.
Keempat; Mendorong Kementerian Keuangan merevisi aturan biaya perjalanan dinas, sehingga instansi baik dari kementerian atau lembaga tertarik melakukan aktivitas di Kaltara. Hal ini sekaligus sebagai upaya menghidupkan aktivitas ekonomi terutama hotel, rumah makan, transportasi dan pariwisata.
Kelima; Meminta pemerintah pusat segera mengalokasikan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Kaltara, sehingga menambah uang beredar di masyarakat melalui proyek padat karya sekaligus membantu percepatan pembangunan infrastruktur.
Penulis : Budi Anshori | Editor : Rachmat Rolau
Tag: EkonomiKaltaraNunukan