NUNUKAN.NIAGA.ASIA-Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid menyampikan sejumlah persoalan penting, seperti penyelundupan, terorisme, narkoba, dan human trafficking saat menerima kunjungan kerja Tim Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI, di lantai IV Kantor Bupati Nunukan, Kamis (01/07).
Kedatangan tim Kemenko Polhukam dipimpin oleh Deputi Bidkoor Pertahanan Negara Mayjen TNI Hilman Hadi, bertujuan melakukan pemantauan implementasi kebijakan pertahanan negara di wilayah Kabupaten Nunukan.
“Selamat datang pak Mayjen TNI Hilman Hadi dan rombongan Kemenko Polhukam,” kata Laura.
Dihadapan rombongan Kemenko Polhukam, Laura menyebutkan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Nunukan, perbatasan langsung dengan negara bagian Serawak dan Sabah, Malaysia.
Kabupaten Nunukan juga salah satu perlintasan atau pintu masuk para Pekerja MIgran Indonesia (PMI) yang ingin bekerja di Malaysia. Karena itu, tidak heran jika masyarakat di perbatasan memiliki latar belakang beragam, mulai dari suku, agama, maupun adat dan budaya.
“Sebagai daerah di perbatasan, Nunukan menghadapi berbagai persoalan yang cukup kompleks, mulai dari penyelundupan, terorisme, narkoba, dan human trafficking,” jelasnya.
Hal krusial lainnya lagi adalah persoalan sengketa batas negara, padahal sebagian besar titik-titik perbatasan negara Indonesia – Malaysia sudah bisa disepakati bersama.
Dibalik persoalan itu, Kabupaten Nunukan patut berbangga karena jumlah wilayah Outstanding Boundary Problem (OBP) yang titik wilayahnya belum disepakati kedua negara sedikit berkurang.
“Penyelesaian beberapa OBD adalah wujud komitmen dari pemerintah memberikan kepastian hukum batas wilayah antar negara,” terangnya.
Pemkab Nunukan merespon baik tiap kebijakan pemerintah pusat dalam membangun wilayah perbatasan. Sebagai contoh, terlaksananya pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) tiga titik perbatasan di wilayah Nunukan.
Ketiga lokasi pembangunan tersebut berada di Kecamatan Sebatik, Labang, Lumbis Pensiangan dan Long Midang, Krayan. Keberadaan PLBN disana akan menambah proyeksi perkembangan wilayah sekitarnya.
“Meskipun hidup dalam kondisi yang serba terbatas, kecintaan masyarakat perbatasan terhadap bangsa dan negara ini tidak pernah luntur sedikitpun,” ucap Laura.
Karena cinta terhadap bangsa Indonesia, maka negara memiliki hutang kepada warga perbatasan. Hutang ini harus dibayar dalam bentuk pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.
“Semua permasalahan dapat diselesaikan bersama sepanjang komunikasi dan koordinasi dapat dijalin,” pungkasnya.
Sumber : Humas Pemkab Nunukan | Editor : Budi Anshori
Tag: Pertahanan Keamanan