JAKARTA.NIAGA.ASIA-Biaya logistik di Indonesia tertinggi dibandingkan lima negara ASEAN yang lain, masih 24 persen dari PDB atau setara dengan Rp3.560 triliun. Padahal biaya logistik, biaya transportasi merupakan complement terbesar dan transportasi yang tidak reliable membuat biaya inventori akan semakin meningkat.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meyakini bila kerja fokus dengan peta jalan, roadmap, serta perubahan jelas dan terukur, maka sistem logistik nasional di Indonesia akan menjadi lebih efisien.”Biaya logistik yang terbuka, transparan dan kompetitif, dan layanan logistik yang menjadi lebih murah dan cepat,” jelas Presiden menyampaikan target pada Rapat Terbatas secara daring dengan topik Penataan Ekosistem Logistik Nasional, Rabu (18/3), lapor situs setkab.go.id.
Berdasarkan data, Presiden menyampaikan bahwa logistic performance index Indonesia di tahun 2018 berada di peringkat 46, masih di bawah Singapura di peringkat 7, China di peringkat 26, Thailand di peringkat 32, Vietnam di peringkat 39, Malaysia di peringkat 41, dan India di peringkat 44.
”Sekali lagi negara kita masih berada di peringkat 46,” kata Presiden.
Begitu pula, menurut Presiden, dengan peringkat trading across borders yang mempengaruhi feasibility business, dalam dua tahun terakhir masih stagnan di peringkat 116.
”Masalahnya dimana? Saya melihat masalahnya ada di ekosistem logistik nasional kita yang belum efisien. Dari sisi pagu maupun dari sisi biaya. Ini sudah kita bicarakan tiga empat tahun yang lalu, tetapi memang belum menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lapangan,” Presiden menjelaskan.
Kepala Negara mencatat masih banyak yang ruwet di sisi birokrasinya, over birokrasi, masih banyak pengulangan-pengulangan, repetisi, masih banyak duplikasi, dan masih banyak ego sektoral, Kementerian/Lembaga berjalan sendiri-sendiri, belum ada platform logistik dari hulu sampai hilir.
”Jadi platform logistik dari hulu sampai hilir ini harus betul-betul kita bangun dengan sistem yang terintegrasi, dengan penerapan teknologi yang baik dan saya melihat tata ruang logistik juga jadi tidak efisien. Tata ruang logistik yang juga tidak efisien,” imbuh Presiden.
Penempatan terminal, pelabuhan, depo kontainer yang tidak tepat, yang justru memperbesar inefisiensi dalam perdagangan/pergerakan karena itu sekali lagi ekosistem logistik nasional harus diperbaiki, harus ditata, harus dimulai untuk membangun sistem logistik yang terpadu dari hulu sampai hilir.
”Kedatangan kapal sampai masuk ke gudang, baik untuk ekspor maupun impor,” katanya. Hal ini, menurut Presiden, sudah berulang kali disampaikan untuk memangkas birokrasi yang berbelit-belit, hapus repetisi duplikasi, sederhanakan proses dan melakukan standardisasi layanan dan standar-standar teknis yang lainnya.
”Ini memang pekerjaan lapangan yang tidak mudah tetapi sekali lagi kita harus segera berani merancang sebuah platform logistik yang terintegrasi, mulai dari single submission, single billing, single payment channel, single risk management, single monitoring sampai sebuah pengambilan keputusan yang otomatis dan saya tekankan kolaborasi sistem menjadi platform logistik tunggal, sistem interface yang saling terhubung tanpa harus menghilangkan sistem-sistem yang sudah ada,” pungkas Presiden di akhir pengantar. (001)
Tag: Transportasi