Biaya Operasional Wakil Gubernur Kaltim Dipangkas, Seno Aji: Keperluan Gubernur Lebih Banyak

Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji (niaga.asia/Nur Asih Damayanti)

SAMARINDA.NIAGA.ASIA — Biaya Penunjang Operasional (BPO) Wakil Gubernur Kaltim dipangkas hingga 10 persen, mengacu Pergub Kaltim No 16/2025. Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji tidak masalah dengan pemangkasan itu.

Dalam Pergub No 16/2025 tentang Perubahan Kedua Atas Pergub Kaltim Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman BPO Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, menetapkan dalam Pasal 4 ayat (1) penggunaan biaya penunjang operasional paling tinggi sebesar 70 persen oleh Kepala Daerah, dan maksimal 30 persen untuk Wakil Kepala Daerah.

Besaran BPO antara Kepala Daerah dengan Wakil Kepala Daerah di Pergub Kaltim yang baru ini, mengoreksi Pergub Nomor 14 Tahun 2018.

Di mana dalam Pergub Nomor 14 Tahun 2018, besaran BPO yakni 60 persen dipergunakan Kepala Daerah, dan 40 persen dipergunakan Wakil Kepala Daerah.

Mengacu itu, terjadi pemangkasan atau pengurangan sebesar 10 persen untuk BPO Wakil Gubernur dan penambahan 10 persen untuk BPO Gubernur Kaltim dalam Pergub Kaltim terbaru itu, yang diteken Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan berlaku sejak 1 Maret 2025 lalu.

Diketahui, BPO kepala daerah ini merupakan biaya yang dialokasikan untuk mendukung tugas-tugas kepala daerah dan wakilnya seperti koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya.

Merespons pemangkasan itu, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menerangkan, penetapan besaran BPO 30 persen dalam Pergub 16 Tahun 2025 ini adalah hal biasa. Bahkan, dia sendiri yang mengusulkannya.

“Biasa pemotongan itu, saya yang mengusulkan,” kata Seno, ditemui di Gedung Rektorat Universitas Mulawarman, Jalan Kuaro, Samarinda, Kamis (26/6).

Seno bilang, dia sama sekali tidak keberatan BPO dia sebagai Wakil Gubernur terkena pemangkasan.

“Tidak apa-apa, memang begitu,” ujar Seno.

Masih disampaikan Seno, memang besaran BPO ini harus lebih banyak porsinya ke Gubernur Kaltim, karena kebutuhan operasional Gubernur memang jauh lebih besar dibandingkan Wakil Gubernur Kaltim.

“Malah saya yang meminta karena memang Gubernur Kaltim keperluannya banyak,” jelas Seno Aji.

Penulis: Nur Asih Damayanti | Editor: Saud Rosadi

Tag: