Bicara di Balikpapan, Firli : KPK Perkuat Tata Kelola Pemprov Kaltim

Ketua KPK Firli Bahuri di Balikpapan (Foto : Humas KPK)

BALIKPAPAN.NIAGA.ASIA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dalam kunjungannya ke Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan bahwa tujuan kehadiran KPK kali ini adalah untuk memperkuat tata kelola pemerintah daerah dan mendorong pelibatan masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

Upaya yang dilakukan, kata Firli, salah satunya dengan terus membangun hubungan kerja yang harmonis antar pihak legislatif, eksekutif dan KPK. Terutama Kementerian dan Lembaga dengan KPK sehingga upaya pelaksanaan tugas-tugas sesuai UU No 19 Tahun 2019 pasal 6 huruf a, b, dan c bisa terlaksana optimal.

Pagi ini tadi, Ketua KPK Firli Bahuri, telah menandai dibukanya Bimtek Dikmas “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Berintegritas dengan Pelibatan Peran Serta Masyarakat” di Ballroom Swiisbell Hotel Balikpapan.

Kegiatan dihadiri oleh Gubernur Kalimatan Timur Isran Noor, Ketua DPRD Pemprov Kalimantan Timur, Kapolda, Pangdam, Bupati, Wali Kota, Kejati Kaltim, 50 LSM OKP se- Kalimantan Timur.

Aspek pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menjadi perhatian KPK. Pada sambutannya Ketua KPK meminta Pemprov Kaltim melakukan revisi rencana kerja tahunan yang berprioritas pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

“Atas pencapain kerja sama Pemprov Kaltim dengan KPK ini, saya menyampaikan apresiasi dan selamat. Saya tahu Pemprov Kaltim memiliki sejumlah prestasi seperti angka kemiskinan 6,64 persen di bawah angka nasional 10,19 persen. IPM juga cukup menggembirakan sebesar 76,24 dan angka nasionsl 71,94. Income perkapita Kaltim sebesar Rp 161,3 jt di atas income perkapita nasional Rp 59,1 juta. Adapun angka Gini ratio Kaltim 0,334 lebih dari angka nasional 0,384. Tapi KPK berharap para kepala daerah melakukan upaya-upaya untuk membangun program guna terwujudnya tujuan negara dan itu perlu kerja keras dari segenap anak bangsa,” kata Firli, dikutip Niaga Asia melalui keterangan tertulis, Rabu (13/10) sore.

Misalnya saja, KPK melihat Pemprov Kaltim perlu memberi perhatian pada angka kematian ibu melahirkan dan kematian bayi yang masih tinggi di atas angka nasional.

Seraya dengan masukan yang diberikan KPK kepada Pemprov Kaltim, Ketua KPK juga menyampaikan tujuan mulia dari hubungan kerja tersebut.

“Bahwa apa yang tercapai hari ini adalah bagian dari Trisula Pemberantasan Korupsi, dan telah membawa kita semua lebih dekat pada tujuan negara, yang sesuai dengan Alinea 4 Pembukaan UUD RI 1945, tujuan dan tugas pokok KPK sebagaimana UU No 19 tahun 2019,” ujar Firli.

Menurutnya, KPK memandang sinergitas KPK dengan eksekutif, legislatif, Kementerian dan Lembaga akan secara signifikan menutup celah-celah korupsi.

Kerja keras KPK untuk membebaskan negara dari praktik-praktik korupsi akan dilakukan dengan strategi trisula pemberantasan korupsi.

Pendidikan masyarakat dilakukan agar penyelenggara pemerintahan atau masyarakat tidak ingin melakukan korupsi, pencegahan dengan perbaikan sistem menutup celah serta peluang melakukan korupsi, dan strategi penindakan yang profesional adalah jurus terakhir agar semua pihak belajar dan takut menanggung akibat jerat kekuatan hukum. Penindakan tidak hanya bertujuan pemidanaan, KPK saat ini akan sangat mengejar penyelamatan kerugian negara (asset recovery).

“Kami minta masyarakat bersama KPK turut mengawasi seluruh tata kelola pemerintahan dan setiap individu yang berkuasa di Pemprov Kaltim. Karena peran serta masyarakat adalah kunci utama pemberantasan korupsi di Indonesia,” tutup Firli.

Sebelumnya, Gubernur Kaltim Isran Noor dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada KPK atas upaya KPK yang telah mendorong perbaikan sistem dalam tata kelola pemerintahan di daerah. Dia juga mengingatkan segenap pihak yang hadir untuk selalu mensyukuri hidup masing-masing dan tidak melanggar hukum.

“Jangan sampai melakukan tindak pidana korupsi,” pesannya.

Sumber : Humas KPK | Editor : Saud Rosadi

Tag: