Bimo Gunung Abdulkadir, Kepala BPKP Kaltara yang Baru

AA
Kepala BPKP Kaltara yang baru, R Bimo Gunung Abdulkadir menyerahkan Laporan Kapabilitas APIP Level 3 Provinsi Kalimantan Utara kepada Gubernur Kaltara, Dr. H Irianto Lambrie, Rabu (6/11). (Foto Infopubdok Kaltara)

TANJUNG SELOR.NIAGA.ASIA-Bimo Gunung Abdulkadir dikukuhkan sebagai Kepala Badan Pemeriksa Keuagan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Utara (Kaltara) yang baru menggantikan, Sutrisno. Bimo dikukukuhkan Gubernur Kaltara, Dr. H Irianto Lambrie,  hari ini, Selasa (6/11).

Gubernur dalam pidato sambutannya, selain menyampaikan ucapan selamat kepada Bimo dengan jabatannya sekarang sebagai Kepala BPKP Perwakilan Kaltara, juga mengucapkan terima kasih kepada  atas pengabdian dan kerjasamanya selama di Kaltara.

“Saya berharap BPKP dan Pak Bimo dapat lebih berperan dan bereksistensi untuk memberikan kontribusi cukup signifikan terhadap pengawasan akuntabilitas keuangan daerah, serta atas penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan daerah,” kata gubernur.

Pengelolaan Keuangan

Dalam rangkain pengukukan kepala BPKP Kaltara yang baru, juga sekaligus dilaksanakan penyerahan Laporan Kapabilitas APIP Level 3 kepada Provinsi Kalimantan Utara dan peluncuran Sistem Pembayaran Keuangan Daerah Non Tunai yang Terintegrasi dengan Aplikasi SIMDA Keuangan di ruang pertemuan Gedung Gabungan Dinas (GADIS) Pemprov Kaltara.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan, menurut gubernur, prestasi dalam bidang keuangan, sesungguhnya adalah kewajiban. Karena, duduk di jabatan apapun, yang terpenting adalah tata kelola keuangan yang baik.

“Dari itu, wajib membenahi tata kelola keuangan. Mulai dari menerima, mencatat, melaksanakan hingga mempertanggungjawabkannya. Apabila tata kelola keuangan baik, maka suatu daerah akan maju, dan pemimpinnya dapat dipercaya,” tegas gubernur.

Menurutnya, sejak awal terbentuk, Pemprov Kaltara sudah berupaya untuk mengelola keuangan dengan baik. Meskipun dengan segala keterbatasannya, Kaltara saat ini mampu meraih berbagai pencapaian.

Tata kelola keuangan, adalah jantung sebuah pemerintahan dalam upaya memajukan daerahnya. Bersyukur, Kaltara sebagai provinsi termuda di Indonesia telah memiliki catatan prestasi gemilang dengan meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sebanyak 5 kali berturut.

Sementara itu, berdasarkan hasil quality assurence (qa) yang dilaksanakan BPKP Pusat pada 19 Juli 2019 lalu di Banjarmasin, dengan hasil kapabilitas APIP Provinsi Kaltara sudah berada pada level III pada 2019. Perolehan tersebut, juga menempatkan Kaltara sebagai provinsi ke-6 dari 34 provinsi di Indonesia yang berhasil mencapai kapabilitas APIP level III.

“ Sistem Pembayaran Keuangan Daerah Non Tunai yang Terintegrasi dengan Aplikasi SIMDA Keuangan, juga bentuk implementasi dari Inpres No. 10/2016, tentang Pencegahan Korupsi,” gubernur menjelaskan. (001)

 

Tag: