Bimtek bagi 50 PPK se-Samarinda di Hotel Midtown, Samarinda, Selasa (13/10). (Foto : istimewa/KPU Kota Samarinda)

SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Lima puluh petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Samarinda, hari ini mengikuti bimbingan teknis jelang Pilkada Samarinda 9 Desember 2020 mendatang. KPU Samarinda meminta, apabila ada keraguan PPK memutuskan suatu hal, mesti dikonsultasikan agar tidak berkonsekuensi hukum di masa mendatang.

Bimtek sehari yang digelar di Hotel Midtown Samarinda itu, bertemakan tentang Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020.

“Ini pembekalan internal PPK se-Samarinda, terkait dengan sengketa hukum. Ya, dalam rangka Pilkada Samarinda. Ada 50 petugas PPK yang hadir,” kata Ketua KPU Kota Samarinda Firman Hidayat, dikonfirmasi Niaga Asia, Selasa (13/10).

Firman menerangkan, pemateri yang hadir, selain dari Kejari Samarinda, juga dari Bawaslu Kota Samarinda, akademisi hukum, serta Divisi Hukum KPU Provinsi Kalimantan Timur.

“Mengingatkan semua dilakukan tetap pada aturan. Taat terhadap regulasi yang mengatur setiap tahapan. Kalau ada keraguan dalam memutuskan, bertindak, konsultasikan ke KPU,” ujar Firman.

“Jadi PPK jangan putuskan sendiri. Koordinasikan dengan KPU Samarinda. Tapi harus terdokumentasi, dan advice dalam berita acara. Harus ada berita acara. Jangan melalui telepon,” tambah Firman.

Firman mengungkapkan, ada hal penting apabila semua yang dikonsultasikan, masuk dalam berita acara. “Karena kalau ada pemeriksaan, pasti akan diminta bukti sudah berkoordinasi dengan KPU. Nah itu, ya mesti ditunjukkan dengan berita acara,” ungkap Firman.

“Bimteknya sehari saja. Ya itu tadi, bahwa kalau ada keraguan untuk memutuskan, PPK mesti konsultasikan ke KPU,” demikian Firman Hidayat. (006)

Tag:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *