SAMARINDA.NIAGA.ASIA-Komisi II DPRD Kaltim memprioritaskan hearing (rapat dengar pendapat-RDP) dengan PT Pertamina sehubungan dengan kelangkaan BBM jenis biosolar (solar subsidi) setiap akhir tahun di Kalimantan Timur (Kaltim) dan RDP dengan Perusda Pemprov Kaltim karena kontribusinya yang minim ke kas daerah.
Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim Baharudin Demmu setelah memimpin rapat kerja internal, Selasa (5/11). Rapat membahas sejumlah program kerja, baik berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan program kerja Tahun 2019 dan rencana kerja Tahun 2020.
Susunan Komisi II DPRD Kaltim Periode 2019-2024 hasil Pemilu 2019 terdiri dari; Ketua Veridiana Huraq Wang (F- PDIP), Wakil Ketua, Baharuddin Demmu (F-PAN), Sekretaris Bagus Susetyo (F- Gerindra) dan Anggota Ahkmed Reza Fachlevi, Ismail, Ali Hamdi, Siti Rizky Amalia, Sutomo Jabir, Puji Hartadi, Safuad, M Syahrun, Nidya Listiyono serta Sapto Setyo Pramono.
Menurut Baharuddin, kelangkaan biosolar yang terjadi hampir di seluruh kabupaten/kota di Kaltim perlu segera ditindaklanjuti. “Komisi II ingin mengetahui pokok persoalan melalui RDP dengan Pertamina,” kata Demmu, sapaan akrabnya.
Kemudian, kata Demmu yang berasal dari Fraksi PAN ini, Komisi II ingin juga melaksanakan RDP dengan Perusda dalam kaitan mendalami persoalan mengapa kontribusinya terhadap PAD minim sekali, bahkan anya membebani anggaran daerah.
“Perusdah dibentuk untuk menambah PAD. Kalau perusda tidak dapat menghasilkan apa-apa, bagus dilebur atau sekalian dibubarkan saja. Apalagi kalau perusda yang ternyata disubsidi terus oleh daerah,” katanya.
Komisi II ke depan, juga akan mengevaluasi sumber pendapatan yang ada di Kaltim melalui hearing dengan Bapenda dan mitra kerja lainnya yang juga terkait dengan kegiatan PAD, semacam retribusi daerah. (adv)
Tag: Parlementaria