BKPSDM Nunukan: Batas Akhir OPD Menyerahkan Data Pegawai Honorer Tanggal 26 Agustus

Kepala BKPSDM Kabupaten Nunukan H. Surai. (Foto Budi Anshori/Niaga.Asia)

NUNUKAN.NIAGA.ASIA – Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Nunukan, H. Surai  mengingatkan seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) batas akhir menyerahkan data pegawai honorer (pegawai non ASN) tanggal 26 Agustus 2022.

“Ada sekitar 5.833 pegawai non-ASN diminta menyerahkan data dirinya untuk diinventarisasi,” kata Surai pada Niaga.Asia, Jum’at (12/08/2022).

Inventarisasi pegawai non ASN di lingkungan Pemkab Nunukan dilakukan atas permintaan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) melalui Surat Edaran (SE) Nomor B/ISII IM SM.01.OO/2022.

SE tertanggal 22 Juli 2022 ditandatangani Pelaksana Tugas MenPAN-RB Mahfud MD berisi tentang pendataan pegawai non-ASN. Dimana, setiap pejabat pembina kepegawaian (PPK) agar melakukan pemetaan seluruh pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing.

“Tiga bulan lalu kita sudah validasi data pegawai non-ASN cuma formatnya tidak selengkap sekarang ini,” ucapnya.

Penyampaian data honorer tiap instansi pemerintah harus disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani PPK. Perekaman data pegawai non-ASN harus menggunakan aplikasi yang telah disiapkan BKN.

Penyerahan data kepegawain non ASN dalam bentuk Forced Draught Fan (FDF) dan dokumen fisik berupa foto copy  SK pengangkatan awal bekerja hingga akhir tahun bekerja, slip gaji, KK (Kartu Keluarga),  dan KTP (Kartu Tanda Penduduk), serta Ijazah.

“Instansi pemerintah yang tidak menyampaikan data pegawai non-ASN dinyatakan tidak memiliki pegawai non-ASN,” bebernya.

Kemudian, pegawai non-ASN yang diminta menyerahkan data kepegawaian minimal telah bekerja 1 tahun terakhir, berusia paling rendah 21 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021.

Masa kerja 10-16 tahun

Surai menambahkan, berdasarkan data tiga bulan lalu, dari 5.833 pegawai honorer (non ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Nunukan, sebagian besar atau lebih dari separuh sudah bekerja antara 10-16 tahun. Sedangkan instansi terbanyak memiliki pegawai non ASN adalah Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemadam Kebakaran, dan Dinas Pekerjaan Umum.

“Jumlah pegawai non ASN Nunukan lebih banyak dibandingkan pegawai ASN sekitar 3.787 orang ditambah 161 dari lulusan PPPK,” ungkapnya.

Terkait  permintaan data pegawai honorer oleh Kementerian PAN-RB tersebut, Surai mengaku belum menerima informasi apakah ada kaitannya dengan pengangkatan pegawai honorer sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Meski demikian, kita tetap berharap pemerintah pusat (Kementerian PAN-RB) memperhatikan dampak sosial yang timbul jika ribuan pegawai non ASN diberhentikan mulai tanggal 28 November 2023 sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK,” ujar Surai lagi.

Penulis: Budi Anshori | Editor: Rachmat Rolau

Tag: