aa
Kepala BNNK Nunukan Kompol La Muati (foto Budi Anshori/Niaga.Asia)

NUNUKAN.NIAGA.ASIA-Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Nunukan Kompol La Muati Memberi saran kepada pemerintah daerah sebaiknya menerapkan sistem persyaratan bebas dari narkotika dan penggunaan obat-obatan terlarang kepada seluruh calon pegawai kontrak.

“Alangkah baiknya dalam tiap perpanjangan kontrak kerja pegawai di pemerintah daerah mengharuskan adanya bukti bebas dari narkotika,” kata Lamuati, Selasa (14/1/2020).

Penerapan sistem bebas narkotika bagi calon pegawai kontrak yang ingin melanjutkan kerja sangat bermanfaat baik terhadap untuk pemerintah sendiri maupun untuk individu masing-masing dari pegawai kontrak.

Sistem ini akan menghalangi tiap calon pegawai kontrak menggunakan narkotika dan obat-obatan, begitu juga kepada mereka yang belum pernah menggunakannya. Setidaknya, mereka akan menjaga dirinya dari penggunaan ataupun peredaran narkotika.

“Narkotika berdampak buruk terhadap tubuh dan konsentrasi kerja, kalau sudah begini, pasti merugikan instansi tempat mereka bekerja,” tuturnya.

Awal tahun 2020, BNNK Nunukan menerima permintaan tiga isntansi pemerintah daerah untuk melakukan tes urine terhadap calon pegawai yang ingin melanjutkan perpajangan kontrak. Hasil tes urine menjadi dasar diterima atau ditolaknya perpanjangan kerja.

Menurut Lamuati, agar semua pegawai kontrak bersih dari narkotika, sebaiknya instansi lainnya seperti Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPUPRPKPP) dan Dinas Perhubungan (Dishub) menerapkan sistem yang sama.

“DPUPRPKPP dan Dishub belum menerapkan sistem tes urine, padahal pegawai kontraknya cukup banyak dilapangan,” sebutnya.

Selain menangkal penggunaan dikalangan pegawai pemerintah, tes urine akan mempersulit bandar dan jaringan peredaran narkotika menyentuh masyarakat. Lewat cara inilah, kita berusaha menghentikan peredaran dilingkungan masyarakat.

“Sebenarnya intruksi Bupati menyarankan PNS dilakukan tes urine, tapi terkendala anggaran dan PNS sudah ada aturan tegas pemecatan langsung,” bebernya.

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber daya Manusia (BKPSDM) Andi Kaharuddin Tokong menyebutkan, pemerintah daerah tahun 2020 tidak menganggarkan kegiatan tes urine untuk Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Anggaran tes urine ASN tidak ada, tapi biasanya kami bekerjasama dengan BNNK dan biasanya mereka yang siapkan keperluan,” tuturnya.

Bupati Nunukan menerapkan sistem tegas terhadap ASN yang terbukti menggunakan narkotika, sanksi hukuman berat pasti diberlakukan apabila syarat pemecatan terpenuhi, namun tidak semua mendapat sanski berat, ada proses pembinaan atau rehabilitasi.

“Setelah menyelesaikan rehabilitasi diaktifkan kembali ASN nya, kalau kembali tidak disiplin, sanksi tegas pemecatan,” bebernya. (002)

Tag:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *