SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Provinsi Kaltim diputuskan pemerintah pusat jadi calon ibu kota baru. BNPB meminta kapasitas dan kemampuan BPBD Provinsi Kaltim ditingkatkan. Mulai dari kesiapan SDM, hingga ketersediaan anggaran. Di sisi lain, pemerintah mengapresiasi kehadiran relawan di setiap kejadian bencana.

Kepala BNPB Doni Monardo, siang tadi, berkunjung ke salah satu wilayah banjir di kecamatan Sambutan, kota Samarinda. Dimana, banjir telah merendam 80 hektare sawah petani yang bertampak gagal panen.

Doni menyebut bencana sulit dihindari di masa mendatang. Yang penting kata dia, bagaimana semua pihak, melakukan perbaikan, agar bencana tidak berakibat banyak kerugian baik korban jiwa, maupun harta benda.

“Tidak perlu lagi melihat alih fungsi lahan. Bagaimana kedepan, harus kita perbaiki. Misal vegetasi kawasan alih fungsi itu, kembali pulih. Seperti catchment area (daerah resapan air),” kata Doni, dalam paparan dia saat rapat koordinasi bersama Pemprov Kaltim, di Samarinda, Rabu (22/1).

Doni mencontoh bencana banjir, yang terjadi di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, medio pertengahan tahun 2019 lalu. “Kejadian itu memaksa masyarakat, untuk dievakuasi. Rumah hanyut hampir 1.000 unit. Tapi tidak ada korban jiwa,” ujar Doni.

BNPB bersama banyak pihak lintas sektoral sendiri terus mendalami manajemen krisis. Kaltim misalnya, sebagai ujung tombak kawasan Indonesia Timur, terkait pembangunan ibu kota baru, maka kelembagaan BPBD Kaltim mesti ditingkatkan.

“Baik dari sisi SDM, manajemen informasi, masalah anggaran, dan bagaimana meningkatkan kesiapsiagaan. Juga, gelar kekuatan merupakan sebuah sinergi. Karena, tidak ada bencana yang bisa ditangani hanya 1 instansi,” tegas Doni.

Untuk itu, Doni juga mengapresiasi kehadiran relawan kebencanaan di seluruh Indonesia. “Misal kejadian di Lebak, Banten. Ada kekuatan kehadiran relawan di situ. Pemerintah tanpa relawan, akan menjadi sulit sekali,” demikian Doni.

Sementara dalam kesempatan itu, Gubernur Kaltim Isran Noor mengatakan, dalam menghadapi bencana, Pemprov Kaltim menyiapkan anggaran cukup besar. Di tahun 2018 saja, Pemprov menyiapkan Rp20 miliar, meski dana itu tidak terserap.

“Tentu ada bantuan dari pemerintah pusat juga. Saya akan bicarakan ini ke kementerian terkait, dan juga ke Bapak Presiden,” kata Isran. (006)