BPBD Nunukan Minta Pemerintah Pusat Terlibat Mangatasi Banjir Sembakung

Kondisi  terkini banjir di  Sembakung. (Foto Istimewa/Niaga.Asia)

NUNUKAN.NIAGA.ASIA– Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nunukan, Muhammad Amin minta Pemerintah Pusat terlibat mengatasi banjir yang setiap tahun selalu menerjang kawasan permukiman penduduk di lima kecamatan akibat meluapnya sungai Sembakung, dengan melajutkan pembangunan tanggul.

“Pembangunan tanggul tahun 2016-2017 di sejumlah titik DAS  (Daerah Aliran Sungai) Sembakung,  sedikit mengatasi ketinggian air yang masuk ke pemukiman penduduk. Tapi pembangunan tanggul  belum tuntas karena tidak ada lagi dana dari Pemerintah Pusat melalui BNPP (Badan Nasional Pembangunan Perbatasan), “ ungkap Muhammad Amin pada Niaga,Asia, Selasa (11/01/2022).

Menurutnya, Amin persoalan banjir akibat meluapnya sungai Sembakung bukan lagi masalah bencana bisa dan  terasa sulit diatasi jika hanya mengandalkan pemerintah daerah. Pemerintah Pusat  harus hadir dalam menyelesaikan masalah yang tidak kunjung selesai bertahun-tahun.

“Kemarin ada kunjungan Menteri Sosial di lokasi banjir, kita harapkan dengan kunjungan Mensos masalah ini menjadi program prioritas Pemerintah Pusat,” ujarnya.

Dikatakan Amin, pembangunan tanggul sebelumnya di beberapa titik Daerah Aliran Sungai (DAS) maupun pembangunan lumbung sosial di lokasi banjir hanyalah penanganan jangka pendek, perlu solusi dan tindakan khusus yang lebih besar.

Dalam hal penanganan banjir, lanjut Amin, Pemerintah Nunukan setiap tahun mengajukan proposal ke BNPP, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri dan lembaga negara lainnya.

“Kalau soal proposal – proposal sudah sangat sering kita ajukan, semua lembaga terkait kebencanaan kita sampaikan keadaan banjir di Nunukan,” bebernya.

Penanganan kebencanaan tidak hanya wilayah sepanjang DAS Sembakung, tapi juga ada  persoalan abrasi di Kecamatan Sebatik dan banjir serta longsor di Kecamatan Krayan.

“Wiayah itu masuk rawan bencana di kabupaten Nunukan,” ungkap Amin.

Sebagai salah satu  kabupaten di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, kebencanaan yang terjadi setiap tahun, sudah seharusnya menjadi perhatian Pemerintah Pusat, karena sangat sulit jika hanya mengandalkan provinsi dan daerah saja mengatasi.

Berdasarkan data BPBD Nunukan, banjir yang terjadi awal tahun 2022 melanda 79 desa, 3.179 bangunan rumah, 3.753 kepala keluarga dan 10.887 jiwa. Sebagian korban meninggal rumah karena ketinggian air mencapai 1,5 meter.

Pemerintah Nunukan sejak 5 hari lalu telah menyalurkan 2 ton beras dan kebutuhan hidup lainnya. Ketinggian air Kecamatan Lumbis, Lumbis Hulu, Lumbis Pensiangan telah surut, aktivitas masyarakat dapat kembali dilaksanakan.

“Sembakung masih banjir, namun ketinggian air hari ini sudah ada penurunan, kita berharap tidak ada lagi susulan hujan deras,” pungkasnya.

Penulis : Budi Anshori | Editor : Rachmat Rolau

Tag: