BPK Perlu Lebih Terbuka Mempublikasikan Hasil Kerjanya

aa

Plt Kepala BPK Perwakilan Kaltim, Agung Hartono (paling kanan) bersama wartawan Intoniswan  (tengah) dan Asti dari RRI Samarinda (kiri) dalam acara Media Workshop, Senin (8/7/2019). (Foto Istimewa)

SAMARINDA.NIAGA.ASIA-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur perlu lebih terbuka kepada media, sehingga bisa mempublikasikan hasil kerjanya. Keterbukan terhadap media bisa meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap lembaga BPK itu sendiri, sehingga BPK mendapatkan dukungan publik dalam mewujudkan visi dan misinya.

Kemampuan Pemda Menindaklanjuti Temuan BPK Cukup Bagus

“Kami orang pers melihat dan merasa perlu ada kolaborasi-kerja sama antara BPK dan atau BPK Perwakilan dengan Pers dalam menyebarluaskan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) tahunan atas Laporan Keuangan Daerah,” kata Wartawan Utama, Intoniswan yang juga Pemimpin Redaksi Media Online Bisnis dan Ekonomi Niaga.Asia ketika berbicara di acara Media Workshop bersama Plt Kepala BPK Perwakilan Kaltim, Agung Hartono, Senin (8/7/2019).

AA
Wartawan peserta Media Workshop di BPK Perwakilan Kaltim, Senin (8/7/2019). (Foto NIAGA.ASIA)

Dijelaskan, setelah menyerahkan LHP atas Laporan Keuangan Daerah ke Ketua DPRD Kaltim dan Gubernur Kaltim, seharusnya ditindaklanjuti dengan jumpa pers. Dalam jumpa pers itu BPK merilis resume LHP tentang pengelolaan keuangan dan kegiatan negara/daerah yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. “Selama ini BPK belum melakukan hal itu, sehingga beritanya sangat standar, formalistik penyerahan LHP saja,” tambah Into.

Selain itu, lanjut Into yang juga anggota Penasihat Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Kaltim, BPK tidak pernah merilis resume LH-PDTT (Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu) tentang pengelolaan keuangan dan kegiatan negara/daerah yang  didalamnya BPK sudah mencantumkan nilai kerugian negara/darah atas kesalahan dalam pengelolaan keuangan dan kegiatan yang dibiayai APBD/APBN di Kaltim. “Kami wartawan juga minta BPK menyederhanakan prosedur bagi Pers untuk mendapatkan LHP dan LH PDTT BPK,” sambungnya. (001)