FAKFAK.NIAGA.ASIA-Unjuk rasa yang berujung ricuh di Kota Fakfak, Provinsi Papua Barat, Rabu (21/08), ditandai aksi pengrusakan dan pembakaran sejumlah fasilitas umum, demikian sejumlah laporan.
Aksi unjuk rasa sekelompok orang juga dilaporkan terjadi di Mimika, Provinsi Papua, yang ditandai tuntutan agar pemerintah pusat serius menuntaskan tudingan kekerasan fisik dan verbal yang dialami mahasiswa Papua di Jawa Timur.
Kepolisian masih berusaha mengedepankan upaya persuasif dalam meredam kericuhan di Fakfak, kata salah-seorang pejabatnya. “Kepolisian dan TNI mengedepakan upaya persuasif,” kata Iqbal kepada wartawan di Jakarta, Rabu, menanggapi laporan terjadinya kerusuhan di kota Fakfak. Kepolisian juga berusaha melibatkan tokoh agama, tokoh sentral di wilayah itu untuk meredam “kegiatan anarkis” di Fakfak.
Sejumlah laporan media memperlihatkan adanya pengrusakan dan pembakaran anjungan tunai mandiri (ATM), beberapa bangunan bank, bangunan pasar, serta kendaraan umum di sejumlah lokasi di Fakfak. Sejauh ini belum ada klarifikasi terkait pengrusakan ini.
Sementara itu, salah-seorang pengunjukrasa Deni Rahayan, pimpinan LSM Pasti Indonesia, mengatakan massa pengunjukrasa “memilih mundur” setelah dibubarkan aparat kepolisian. “Kita dihalau aparat keamanan dengan melemparkan gas air mata,” ungkap Deni saat dihubungi wartawan BBC Indonesia, Rivan Dwiastono, melalui sambungan telepon, sekitar pukul 12.00 (14.00 WIT), Rabu.
Dalam aksi itu, mereka menuntut pemerintah daerah dan DPRD Fakfak untuk “bertanggungjawab atas stigma yang diterima masyarakat Papua.” “Kami juga meminta mereka untuk dialog konstruktif dengan pemerintah pusat,” katanya. Pendemo juga meminta mahasiswa Papua di luar Papua untuk kembali ke Papua, karena khawatir dengan kondisi saat ini.
Unjuk rasa di Sorong: Massa datangi Kantor Wali Kota
Sementara, unjuk rasa di Sorong, Papua Barat, ditandai aksi menduduki kantor Wali Kota hari ini, Rabu (21/08). Massa aksi menyerahkan tuntutan kepada Wali Kota, Lambert Jitmau. Salah satu tuntutan massa aksi adalah meminta Presiden Joko Widodo datang langsung ke Papua untuk meminta maaf dan melakukan klarifikasi.
“Kami tidak meminta Presiden Jokowi meminta maaf lewat media televisi atau apapun. Tuntutan massa aksi (Presiden Jokowi) harus datang sampai di Papua dan melakukan klarifikasi, minta maaf,” kata Alfo Reba, mahasiswi STIKES Sorong sekaligus pengunjuk rasa kepada wartawan Muhammad Irham untuk BBC Indonesia, Rabu (21/08).
Saat ini, massa aksi, kata Alfo telah memblokade jalan menuju gedung wali kota. Massa aksi bukan hanya dari mahasiswa tapi juga masyarakat Papua. “Kami cukup kewalahan karena ini massa cair,” katanya.
Pengibaran bendera ‘Bintang Kejora’ di Fakfak
Seperti dilaporkan wartawan di Kota Manokwari, Safwan Ashari, untuk BBC News Indonesia, Karo Ops Polda Papua Barat Kombes Pol Drs. Moh. Sagi, mengatakan pihaknya “menggeser” personil TNI dan polisi ke Kota fakfak, Rabu, menyusul kerusuhan di wilayah itu.
“Kita kirim BKO dari Manokwari yang sebetulnya dikirim dari luar Papua, ke sini (Manokwari), namun kita geser beberapa ke Fakfak untuk membantu di sana,” tutur Moh. Sagi.
Sampai pukul 13:30 IT, pihaknya mendapatkan informasi situasi masih aman. “Situasi di sana masih bisa di kendalikan, adapun info gambar gambar yang ada kegiatan, masih ada insiden pembakaran, namun sudah bisa di kendalikan,” ungkapnya.
Berkaitan dengan pengibaran bendera Bintang Kejora, Sagi membenarkannya. “Pengibaran bendera (Bintang Kejora), memang di sana (Fakfak)ditemukan, sehingga sudah di minta untuk diturunkan oleh beberapa rekan di sana. Dan tadi juga sudah di turunkan,” ucap Sagi. “Sampai saat ini tidak ada bendera ‘lain’ yang berkibar di Fakfak, kecuali bendera Merah Putih di sana,” kata Sagi.
Gubernur Papua Barat: ‘Masyarakat jangan terpancing’
Sementara itu, di tempat yang sama, Gubernur Papua Barat, Dominggus meminta masyarakat agar tidak terpancing melakukan aksi kekerasan dan pengrusakan. “Kalau demo-demo damai itu adalah hal yang wajar, tetapi jangan terpancing, persoalan di Surabaya dan Malang, ini kita merusak kota kita sendiri,” ucapnya.
“Sekarang kita sudah rusak sendiri, kita butuh uang berapa banyak lagi untuk bangun kembali lagi,” kata Dominggus. Ucap dia, uang bantuan yang tadinya disiapkan untuk membantu ekonomi rakyat dan pendidikan. “Ini justru kita bangun gedung dengan ratusan milyar lagi.”
Sumber: BBC News Indonesia
Berita ini akan terus diperbaharui.