BRGM : Rehabilitasi Mangrove Perlu Dukungan Semua Pihak

Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Hartono dan jajarannya saat di Lokasi Rehabilitasi Mangrove di Desa Bebatu, Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara, Sabtu 19 November 2022 (handout/BRGM)

TARAKAN.NIAGA.ASIA — Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), Hartono, didampingi jajarannya bertemu Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Arifin Paliwang dan sejumlah unsur dari forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) di Provinsi Kalimantan Utara di Hotel Tarakan Plaza, kota Tarakan, Senin. Pertemuan itu untuk mengkomunikasikan program percepatan rehabilitasi mangrove (PRM) nasional yang dilaksanakan oleh BRGM di 9 provinsi prioritas.

Sebelumnya, Sabtu, Hartono beserta jajaran mengunjungi sejumlah desa di Kalimantan Utara untuk melihat perkembangan dari program rehabilitasi mangrove yang telah berjalan sejak tahun 2021. Salah satunya, lokasi penanaman mangrove di Desa Bebatu, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, yang juga menjadi lokasi penanaman mangrove bersama Presiden Joko Widodo dan sejumlah Duta Besar dari berbagai negara pada tahun 2021 lalu.

Usai meninjau mangrove di Desa Bebatu, Hartono melanjutkan perjalanan ke Desa Sengkong yang menjadi lokasi penanaman mangrove pada tahun 2022. Target rehabilitasi mangrove di Desa ini mencapai 101 hektare, dan dilaksanakan oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) Pemuda Tani.

“Menurut penilaian saya sendiri, saya berani mengatakan bahwa ketika tambak ditanami mangrove, hasilnya akan jauh lebih baik” ujar Kadir, pemilik tambak yang menjadi lokasi program PRM tahun 2022, dikutip niaga.asia melalui siaran pers BRGM, Senin.

Ia bercerita, setahun setelah menanam mangrove di tambaknya, peningkatan hasil tambak sudah terasa. Misalnya saja, hasil panen kepiting di tambaknya beberap bulan yang lalu, mampu mencapai angka Rp 60 juta.

“Apalagi jika kita menunggu hasil hingga beberapa tahun ke depan,” Kadir menambahkan.

Keyakinan ini ia peroleh dari cerita koleganya pemilik tambak yang lain, Jufri, yang telah melakukan swadaya penanaman mangrove di tambak miliknya sejak 10 tahun yang lalu.

“Saat panen, Haji Jufri selalu mengirimkan videonya, dan saya lihat hasilnya memang luar biasa,” cerita Kadir.

Selanjutnya, Hartono beserta jajaran BRGM juga menyempatkan diri meninjau beberapa calon lokasi penanaman mangrove di tahun 2023. Kunjungan ini dilaksanakan untuk memastikan keberlanjutan dari program rehabilitasi mangrove nasional, yang merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia berkontribusi dalam aksi mitigasi perubahan iklim.

Mangrove diketahui memiliki potensi penyimpanan karbon 3-5 kali lebih tinggi dibandingkan hutan tropis daratan. Selain itu, mangrove juga dikenal sebagai sumber mata pencaharian masyarakat di sekitarnya. Diperkirakan sekitar 120 juta orang hidup dekat dengan mangrove dan bersumber penghidupan dari mangrove.

Ragam manfaat yang ditawarkan oleh ekosistem mangrove membuat program percepatan rehabilitasi mangrove menjadi salah satu fokus utama pemerintah. Namun, rehabilitasi mangrove membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Estimasi kebutuhan anggaran untuk melakukan rehabilitasi mangrove seluas 600.000 hektar adalah sekurangnya Rp 26 triliun. Hal ini jika mengacu pada satuan biaya rehabilitasi mangrove dengan rata-rata Rp 25.000.000/ha.

Lokasi Rehabilitasi Mangrove di Desa Bebatu, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara, Sabtu 19 November 2022 (handout/BRGM)

Khusus di tahun 2023-2025, program percepatan rehabilitasi mangrove akan didukung oleh beberapa lembaga pembangunan, termasuk Bank Dunia, melalui program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR). Melalui program M4CR, akan dilakukan rehabilitasi mangrove seluas 75.000 ha dan pengelolaan lanskap mangrove pada empat provinsi seperti Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Utara, dan juga Kalimantan Timur.

Selain dukungan finansial, program percepatan rehabilitasi mangrove juga membutuhkan sinergitas dari berbagai pihak yang terkait.

Pada pertemuan dengan Gubernur Kalimantan Utara, Hartono meminta dukungan dari seluruh organisasi perangkat daerah untuk menyukseskan program percepatan rehabilitasi mangrove ini. Dukungan itu menjadi salah satu kunci sukses keberhasilan dari program rehabilitasi mangrove.

“Penanggungjawab mangrove bersifat multi-stakeholder, sehingga Menteri LHK telah mengesahkan Roadmap Rehabilitasi Mangrove 2021-2030 yang dapat dipergunakan sebagai arahan dan dapat diacu oleh stakeholders yang terkait,” Hartono menjelaskan.

Sebagai informasi, provinsi Kalimantan Utara memiliki mangrove eksisting seluas 178.161 ha dan potensi habitat mangrove seluas 122.049 ha (Peta Mangrove Nasional, 2021). Potensi tersebut didominasi oleh tambak seluas 117.912 ha, dimana 55.049 ha diantaranya merupakan kawasan hutan produksi.

“Terhadap tambak dalam kawasan hutan yang sudah terlanjur dimanfaatkan oleh masyarakat, kita akan dorong penanaman mangrove dengan pola silvofishery sehingga tambak bisa tetap difungsikan secara berkelanjutan,” kata Hartono.

“Tujuannya agar kita dapat mengembalikan fungsi ekologi tanpa menghilangkan manfaat ekonomi untuk masyarakat. Nanti kedepannya kita dorong untuk mengajukan izin perhutanan sosial,” jelas Hartono.

“Saya sangat mengapresiasi karena Provinsi Kaltara jadi pilot project dari penanaman mangrove. Sebab, kita sangat butuh penanaman mangrove. Mangrove ini selain untuk kelestarian alam, juga bisa menjadi UMKM, karena bisa diolah menjadi sirup dan makanan lain,” Hartono menambahkan.

Sementara Gubernur Zainal Arifin Paliwang menambahkan, pemerintah provinsi Kalimantan Utara bahkan sudah berkomunikasi dengan beberapa pemilik tambak agar mau tambak mereka ditanami mangrove.

“Dan mereka semua ikut mendukung apa yang akan dikerjakan oleh BRGM. Oleh karena itu, kami sangat mendukung penuh apa yang menjadi rencana BRGM ke depannya,” demikian Zainal Arifin.

Sumber : Siaran Pers BRGM | Editor : Saud Rosadi

 

Tag: