aa
Veridiana Huraq Wang. (Foto Intoniswan)

SAMARINDA.NIAGA.ASIA-Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Kaltim yang tidak aktif melakukan kegiatan uasaha bisa saja dilikuidasi, sehingga didapat BUMD yang benar-benar menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud BUMD itu didirikan, yakni meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan membuka lapangan kerja bagi pencari kerja.

Hal itu dikatakan Ketua Fraksi PDI-P DPRD Kaltim, Veridiana Huraq Wang ketika memberikan penjelasan tambahan kepada wartawan atas Pemandangan Umum Fraksi PDI-P atas LKPJ Gubernur Kaltim Tahun Anggaran 2018 dalam Rapat Paripurna DPRD Kaltim yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, Senin (17/6/2019).

Pemerintah Provinsi Kaltim mempunyai  delapan BUMD yaitu, PT Bankaltimtara, PT Migas Mandiri Pratama, PD Melati Bhakti Satya, PT Ketenagaanlistrik Kaltim,  PT Agro Kaltim Utama, PT Penjamin Kredit Daerah, PD Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera, dan PD  Kehutanan Sylva Kaltim Sejahtera.

Berdasarkan laporan keuangan Pemprov Kaltim, dari kedelapan BUMD itu yang memberikan sumbangan signifikan ke PAD hanya PT Bankaltimtara, dimana keuntungan yang disetor ke kas daerah bisa diatas Rp150 miliar per tahun. Sisanya PT Migas Mandiri Pratama, PD Melati Bhakti Satya, PT Penjamin Kredita Daerah, dan PD Pertamabangan Bara Kaltim Sejahtera, meski melakukan aktifitas usaha, tapi sumbangan ke PAD tidak siginifikan.

Kemudian BUMD, PD Kehutanan Sylva Kaltim Sejahtera sudah tak melakukan aktifitas dan PT Ketenagaanlistrik Kaltim, selian tak memberikan sumbangan ke PAD, kepemilikan saham Pemprov di perusahaan tersebut juga tergerus karena tak menyetor tambahan mosal sejak didirikan.

Menurut Veridiana, Fraksinya setuju BUMD yang tak memberikan manfaat signifikan dilikuidasi agar didapat BUMD yang benar-benar likuid, memberikan sumbangan ke peningkatan PAD. “Kita menunggu kebijakan dari Pemprov, mau diapakan BUMD sebanyak itu, tapi tak efisien dan maksimal melakukan usaha,” katanya.

Sebelum dilikuidasi, tentu DPRD akan meminta pertanggungjawaban akan setoran modal yang pernah diberikan kepada BUMD tersebut, karena biarpun bagaimana, modal yang pernah diberikan berasal dari uang APBD, yang harus dipertanggungjawabkan direksi BUMD. “Melikuidasi BUMD juga ada prosedurnya sendiri, disesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Veridiana. (001)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *