Bupati di Kaltim Ditangkap KPK, Mengapa Terus Berulang

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata umumkan penetapan Bupati PPU, Abdul Gafur Mas’ud dan staf sebagai tersangka korupsi, dalam hal ini menerima gratifikasi, Jumat (14/1/2022). (Foto KPK).

SAMARINDA.NIAGA.ASIA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencetak hattrick di Provinsi Kalimantan Timur. Dalam 10 tahun terakhir, ada tiga bupati di Kaltim, yakni Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, Bupati Kutai Timur, H Ismunandar, dan teranyar Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Gafur Mas’ud yang ditangkap KPK.

Kasus ketinganya sama, yakni melakukan tindak pidana korupsi, dalam hal ini menerima gratifikasi, terkait pemberian izin perkebunan dan fee dari pengusaha yang mengerjakan proyek infrastruktur yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum.

Pada hari Selasa, tanggal 4 Januari lalu, saya bertemu dengan mantan politisi PPP yang pernah duduk sebagai anggota DPR RI. Dalam pertemuan tersebut, diskusi melebar sampai ke sepak terjang keluarga Mas’ud di kancah perpolitikan di Kalimantan Timur dalam lima tahun terakhir.

Keluarga Mas’ud, seperti diketahui, Rudi Mas’ud berdasarkan hasil Pemilu Legislatif tahun 2019 jadi anggota DPR-RI dari Partai Golkar, dan kini juga memegang tampuk kekausaan sebagai ketua DPD Partai Golkar Kaltim.

Sedangkan, saudaranya, Hasanuddin Mas’ud kini menjabat sebagai ketua Komisi II DPRD Kaltim. Hasanuddin duduk sebagai anggota DPRD Kaltim, juga dari hasil Pemilu Legislatif 2019 dari Dapil Balikpapan. Hasanuddin saat ini juga sedangkan menunggu proses jadi ketua DPRD Kaltim yang diusulkan Partai Golkar menggantikan H Makmur HAPK.

Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas’ud (Foto : tangkapam layar instagram @abdulgafurmasud)

Juga berdasarkan hasil Pilkada Tahun 2018, saudara lain dari Rudi Mas’ud, yaitu Abdul Gafur Mas’ud terpilih sebagai bupati PPU. Dan di Pilkada 2020, Rahmad Mas’ud, terpilih sebagai wali kota Balikpapan, setelah 5 tahun menjadi wakil wali kota.

Dalam diskusi dengan mantan politisi tersebut, pamungkasnya, ditanyakan kepada saya, seberapa kuat daya tahan keluarga Mas’ud dalam dunia politik, karena “habitat” asli dari keluarga Mas’ud adalah dalam dunia usaha pelayanan dan perniagaan bahan bakar minyak skala besar.

Dalam tanya jawab tersebut, entah sengaja atau tidak, saya keceplosan bicara, bahwa posisi politik keluarga Mas’ud tidaklah sekuat yang dibayangkan orang, dengan menyampaikan alasan, mereka adalah pendatang baru di Golkar, dan dalam politik tidak ada teman yang abadi, kecuali ada kesamaan kepentingan.

Kemudian, saya juga mengatakan, yang paling rawan dan bisa jadi yang pertama berurusan dengan hukum, dari 4 anak Mas’ud yang terjun ke dunia politik adalah Gafur sebab, dengan latar belakang pengusaha langsung meloncat jadi bupati, gaya kepemimpinannya di Pemkab PPU, seperti seorang direktur perusahaan milik keluarganya, kemudian cara Gafur berkomunikasi juga “aneh”, misalnya membuat statemen tidak mau lagi mengurus penanganan COVID-19, serta pamer dirinya kebal dari bacokan senjata tajam di aplikasi tiktok.

Hanya berselang 10 hari kemudian, Abdul Gafur Mas’ud, ditangkap betulan sama KPK.

Kelemahan Mendasar Kepala Daerah

aa
Rita Widyasari ditangkap KPK, Oktober 2017 dalam perkara korupsi, menerima gratifikasi.

                Semalam  saya juga menerima telepon dari teman sekaligus tokoh masyarakat Kaltim, HM Jaelani. Jaelani yang pensiunan kepala Dinas Peridgakop Kaltim menelepon dari Jakarta. Beliau menanyakan apa sebetulnya terjadi dengan bupati Kukar, Kutim, dan PPU tersebut. Kemudian bertanya pula apakah ketiganya ditangkap KPK berdasarkan “pesanan” atau ada fakta atau alat bukti ketiganya ditangkap.

“Saya ini kan lama di pemerintahan, tapi tidak punya informasi yang banyak perkembangan di luar pemerintahan,” ucap Jaelani.

Menjawab pertanyaan dari Jaelani, maka saya sampaikan kepada beliau, bahwa dalam 10 tahun terakhir telah terjadi perubahan besar dalam jabatan-jabatan politis, misalnya yang jadi bupati atau wali kota dari generasi baru, generasi yang usianya antara 35 tahun sampai 50 tahun, dengan latar belakang pengetahuan berbeda-beda, tidak pernah bekerja di pemerintahan, dan dari kalangan dunia usaha.

Kelemahan mendasar dari para bupati dan wali kota yang terpilih dalam 10 tahun terakhir, kata saya ke Jaelani. Setelah menjadi penguasa “mengunci” dirinya dalam lingkaran pertemanan yang sebaya dengan dirinya, misalnya terjebak hanya bertukar pikiran dengan elit partai yang mencalonkan dirinya dan timsesnya.

“Kepala daerah penting membangun pertemanan dan komunikasi yang luas, termasuk dengan  orang-orang yang lebih tua. Kalau kita hanya berteman dengan orang yang seumuran dengan kita saja, kita rawan terperangkap dalam masalah, dan tidak tahu harus bertanya kepada siapa setelah masalah datang,” kata saya ke Jaelani.

Pola berteman kepala daerah yang terbatas, bahkan menjauhkan diri dari tokoh-tokoh masyarakat dan para pensiunan pejabat di daerah yang dipimpinnya, membuat seorang kepala daerah, miskin asupan informasi dari masyarakat, baik atas informasi yang bisa  membahayakan dirinya maupun tanggapan masyarakat atas kebijakan maupun gaya kepemimpinannya yang sebenarnya perlu dikoreksi.

Bupati Kutim H Ismunandar ditangkap KPK, Juli 2020, juga terlilit larangan menerima gratifikasi (Dok Istimewa)

Kemudian, kepada Jaelani saya terangkan, Rita Widyasari maupun Ismunandar ditangkap KPK, bukan dadakan. Keduanya ditangkap setelah tidak bisa menghentikan kebiasaannya mencari fee dari proyek dan izin-izin yang diterbitkannya. Sebetulnya Rita diberi waktu penegak hukum untuk menghentikan kebiasaan buruknya 4 tahun, Ismu diberi waktu selama 2 tahun.

Masyarakat sudah muak dengan kebiasaan kepala daerah memungut fee dari pengusaha, karena efek sampingnya adalah proyek pemerintah tak berkualitas. Rasa muak masyarakat itu, sebetulnya disampaikan ke tokoh-tokoh masyarakat dan wartawan, dengan harapan diteruskan ke Rita dan Ismu.

Persoalannya, orang yang mau dan berani menyampaikan rasa muak masyarakat itu ke Rita dan Ismu, kesulitan bertemu keduanya, karena keduanya telah dikunci orang-orang dekatnya.

Sebetulnya informasi apa saja yang bisa membahayakan diri seorang kepala daerah, bertebaran di masyarakat. Tapi informasi demikian tak akan pernah diketahui seorang kepala daerah, kalau sudah enggan berteman dengan orang yang lebih tua.

Masyarakat yang merasa kesulitan menyampaikan informasi penting ke kepala daerahnya sendiri, akhirnya berpikir EGP (emang gue pikiran). Kalau ditangkap KPK, bagus saja, masyarakat lebih diuntungkan.

Sebetulnya semua kepala daerah sama-sama menunggu waktu untuk ditangkap penegak hukum. Tapi, biasanya yang paling duluan ditangkap, yang nekat memasang target, misalnya harus sekian persen, atau sekian miliar dari nilai proyek. Atau harus bayar sekian baru izin diterbitkan.

Penulis : Intoniswan

Tag: