BADUNG.NIAGA.ASIA – Kepemimpinan Bupati Kutai Timur Ismunandar patut diacungi jempol. Sebab, di bawah kendali kebijakan dia, reformasi birokrasi dan kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) lingkup Pemkab Kutim dinilai semakin baik. Karena itu, untuk kesekian kalinya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB), menyematkan predikat B pada SAKIP Award 2019.
Penghargaan SAKIP Award 2019 diterima langsung Ismunandar, setelah diserahkan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Muhammad Yusuf Ateh, mewakili MenPAN-RB Tjahjo Kumolo, di Hotel Inaya Putri Bali, Nusa Dua Lot S-3, Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Bali, Senin (27/1).
Usai menerima penghargaan, Ismunandar menegaskan, bahwa capaian itu, merupakan buah dari kerja keras seluruh jajarannya, di Pemkab Kutai Timur.
“Alhamudulilah, masih tetap di posisi (peringkat) B. Ini menunjukkan, bahwa kami masih tetap konsisten dan efisien dalam penggunaan anggaran di daerah,” kata Ismunandar, didampingi Seskab Irawansyah, Kabag Ortal Simon Salombe, Kepala Bappeda Edward Azran, dan juga Kabag Pro Kompi Imam Sujono Lutfi.
Walaupun sudah berada para predikat baik, namun Ismu mengaku bakal terus merapatkan barisan jajarannya, untuk meningkatkan penilaian SAKIP 2020. Dia pun optimistis, semua dapat tercapai. Namun demikian, dengan catatan, semua OPD memaksimalkan kinerja dan mengimplementasikan kebijakan dengan maksimal.
Sebelumnya, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, salah satu langkah konkret yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan reformasi birokrasi, adalah melalui pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien.
“Itu bisa terwujud jika pemerintah daerah konsisten menerapkan SAKIP,” ungkapnya.
Dia juga menyampaikan, instansi pemerintah harus berorientasi pada hasil. Artinya, tidak lagi mementingkan output dan input. Dengan kata lain, pemerintah harus menjamin bahwa setiap rupiah yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan, harus maksimal memberikan manfaat sesuai target.
“Semua harus memiliki manfaat ekonomi dan memberikan manfaat untuk rakyat, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Dari 9 kabupaten/kita di Kaltim, daerah yang mendapat predikat B selain Kutim, ada kabupaten Kutai Barat, kota Samarinda, kabupaten Berau, kabupaten Kutai Kertanegara, kota Bontang dan kota Balikpapan. Sedangkan kabupaten Mahakam Ulu, meraih predikat C. Sementara kabupaten Paser dan kabupaten Penajam Paser Utara, masih berada di level CC. (hms7)