TENGGARONG.NIAGA.ASIA – Bupati Aulia Rahman Basri menilai rencana percepatan pergantian Direktur Utama Bankaltimtara merupakan hal yang wajar dalam sebuah organisasi. Pergantian pimpinan ini dianggap sebagai bagian dari proses regenerasi yang lazim terjadi di perusahaan, termasuk bank daerah.
Hal itu disampaikan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) menjawab pertanyaan dari Niaga.Asia pada Senin malam (16/3/2026), saat dimintai tanggapan terkait rencana pergantian Direktur Utama Bankaltimtara yang baru-baru ini telah mencuat ke publik.
“Pergantian Dirut Bankaltimtara sebenarnya sesuatu yang wajar dalam sebuah organisasi, di mana proses regenerasi itu memang harus dilakukan,” ujarnya.
Diterangkan Aulia, mekanisme pergantian direksi di tubuh Bankaltimtara harus melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai forum tertinggi dalam pengambilan kebijakan perusahaan.
Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan status Bankaltimtara yang telah berbentuk perseroan terbatas (PT), di mana seluruh keputusan strategis berada di tangan para pemegang saham melalui forum RUPS.
“Bankaltimtara ini kan sudah berbentuk PT. Kalau dalam bentuk PT, pemegang keputusan tertinggi itu ada di RUPS,” jelasnya.
Setiap keputusan yang diambil dalam RUPS bukanlah keputusan individu, melainkan keputusan kelembagaan yang mewakili porsi kepemilikan saham masing-masing pihak.
Dalam RUPS yang digelar beberapa waktu lalu beber dia, telah disepakati untuk melakukan seleksi terbuka terhadap tiga posisi direksi, yakni direktur utama, direktur kredit, serta direktur operasional dan manajemen risiko.
“Kalau tidak salah di bulan Agustus atau September lalu ada rapat yang memutuskan dilakukan seleksi terbuka terhadap tiga direksi di Bankaltimtara,” terangnya.
Kesepakatan lainnya, para direksi yang saat ini menjabat tetap menjalankan tugas hingga direksi baru resmi dilantik. Hal ini kata Bupati, dilakukan untuk menghindari kekosongan kepemimpinan di bank milik pemerintah daerah tersebut.
“Setelah RUPS, disepakati bahwa masa jabatan para anggota direksi ini akan berakhir ketika direksi yang baru dilantik. Sehingga kita menyarankan agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan di Bankaltimtara,” paparnya.
Karena itu tegas dia, sambil menunggu proses seleksi berjalan, jajaran direksi lama pun tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam menjaga operasional bank daerah tersebut.
“Direksi yang lama masih menjalankan amanah untuk menjaga bank daerah kita ini tetap berjalan,” tambahnya.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar beber dia, tercatat memiliki sekitar 7 persen saham di Bankaltimtara. Sementara saham terbesar adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) yang memiliki porsi saham mayoritas.
“Kukar punya saham sebanyak 7 persen, sementara provinsi di atas 60 persen. Jadi ketika Gubernur Kaltim bicara di RUPS, itu nilainya setara dengan porsi saham yang dimiliki,” tuturnya.
Sebagai pemegang saham terbesar kedua setelah Pemprov Kaltim, Aulia menyebut pihaknya memandang dinamika tersebut secara positif.
“Kalau kita melihat dinamika ini, kita melihat positif-positif saja,” katanya.
Ia menilai, kondisi ekonomi global yang belum sepenuhnya stabil turut memberikan dampak terhadap performa keuangan Bankaltimtara. Meski begitu, menurutnya penurunan kinerja yang terjadi masih dalam batas wajar dan tidak serta-merta menjadi alasan utama dilakukannya pergantian jajaran direksi.
“Memang kondisi ekonomi makro dunia sedang tidak baik-baik saja dan ini tentu berimbas ke Bankaltimtara. Kalau kita lihat dari kinerja keuangan, memang ada sedikit penurunan,” bebernya.
Meski demikian, Aulia menegaskan bahwa dinamika pergantian direksi Bankaltimtara harus lebih dilihat sebagai bagian dari proses regenerasi dan penyegaran organisasi di tubuh bank daerah tersebut.
“Spiritnya bukan ada sesuatu, tapi memang murni untuk regenerasi saja, penyegaran organisasi. Kita menyambut baik saja,” tegasnya.
Pada intinya, setiap penilaian terhadap kinerja perusahaan memiliki indikator yang jelas dan objektif, sehingga berbagai keputusan yang diambil oleh para pemegang saham ungkap Bupati Aulia, dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.
Ketika ditanya mengenai urgensi pergantian direksi meskipun masa jabatan masih tersisa cukup panjang, Aulia menegaskan bahwa hal tersebut telah menjadi bagian dari keputusan RUPS.
“Kalau bicara perlu atau tidak perlu, ketika itu sudah diputuskan di RUPS, itu sudah menjadi keputusan. Kita tidak berdebat lagi soal perlu atau tidak perlunya,” urainya.
Seluruh pembahasan dan perdebatan terkait kebijakan tersebut telah dilakukan dalam forum RUPS. Karena itu, setelah keputusan diambil, seluruh pemegang saham harus menghormati dan menjalankan hasil keputusan tersebut.
“Ketika sudah diputuskan, maka itu menjadi keputusan yang harus disepakati oleh seluruh pemegang saham Bankaltimtara,” tutupnya.
Untuk diketahui, Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud mempercepat pergantian Direktur Utama Bankaltimtara (PT BPD Kaltim-Kaltara) Muhammad Yamin. Proses penilaian kemampuan dan kepatutan pengganti Yamin dikabarkan sudah diselesaikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
OJK melaporkan, dua nama yang dinyatakan lulus penelitian kemampuan dan kepatutan yaitu Romy Wijayanto dan Amri Mauraga. Dalam RUPS Bankaltimtara Tahun Buku 2025 yang berlangsung di di Harum Resort Balikpapan, Kamis (05/3/2026), Rudy Mas’ud telah memberitahukan dua nama yang lulus penelitian sebagai calon dirut kepada seluruh pemegang saham Bankaltimtara.
Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan
Tag: Bankaltimtara