Bupati Nunukan Janji Perbaiki Pengawasan dan Distribusi Gas Bersubsidi

Bupati Nunukan Hj Asmin Laura. (Foto Budi Anshori/Niaga.Asia)

NUNUKAN.NIAGA.ASIA-Bupati Nunukan Hj Asmin Laura  dalam  pertemuan  antara pemerintah daerah bersama perwakilan PT Pertamina (Persero) Depo Tarakan, perwakilan Kalimantan Timur-Utara (Kaltimut) berjanji akan memperbaiki pengawasan dan distribusi LPG bersubsidi atau gas tabung 3 kilogram.

Dalam pertemuan yang juga  dihadiri sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat, para agen dan pangkalan penyalur LPG 3 Kilogram serta lurah dan camat, bupati mengakui adanya kelemahan dalam pengawasan dan  distribusi di masyarakat.

“Kita punya Satgas Pengawasan LPG 3 kilogram melibatkan beberapa institusi, cuma tidak berjalan efektif karena banyak faktor-faktor melemahkan,” kata Bupati pada Niaga.Asia, Selasa (18/05/2021).

Salah satu penghambat tim kerja dalam pengawasan LPG 3 kilogram adalah, tidak adanya kewenangan pemerintah daerah mengawasi dan mengatur distribusi gas subsidi,.

“Kewenangan mengawasi tersebut berada di pemerintah tingkat provinsi,” ungkapnya.

Hal lainnya penghambat pengawasan yaitu tidak adanya anggaran yang disiapkan pemerintah daerah, sebab jika berbicara team work atau tim kerja, tentu ada anggaran penunjang untuk kegiatan.

“Pengawasan migas dibawah Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), instansi ini ada di tingkat provinsi, makanya kabupaten tidak punya wewenang,” terangnya.

Meski tidak memiliki kewenangan pengawasan, Pemerintah Nunukan tetap berupaya mencari solusi mengatasi kelangkaan LPG 3 kilogram, karena sangat tidak baik jika antara pemerintah kabupaten dan provinsi saling tunjuk dalam menjalankan tugas.

Pertemuan pemerintah daerah bersama instansi terkait yang digelar hari ini adalah bukti bahwa Pemerintah Nunukan, sangat peduli atas keluhan masyarakat, karena menyiapkan kebutuhan rakyat adalah keharusan pemerintah.

“Saya merasa malu kita tunjuk menunjuk, kabupaten tunjuk provinsi, sebaliknya provinsi bilang kewenangan pengawasan migas ada di pemerintah pusat,” kata Laura.

Penyelewengan Gas Subsidi 

Terlepas dari persoalan pengawasan, Bupati  menilai perlu adanya aturan baru yang disepakati dalam distribusi, karena jika penggunaan gas 3 kilogram mengacu data masyarakat miskin, maka banyak celah penyelewengan.

Penyelewengan penggunaan LPG 3 kilogram telah semakin luas. Permasalahan tidak hanya dikarenakan stok kurang, tapi ada penjualan  gas oleh oknum masyarakat ke wilayah kecamatan yang tidak berhak menggunakan subsidi gas.

“Ada pengiriman tabung gas 3 kilogram ke wilayah Kecamatan sebuku, Lumbis, sembakung, padahal disana masih menggunakan subsidi minyak tanah,” tutur Bupati.

Lemahnya pengawasan dimanfaatkan banyak pihak, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ikut-ikut menggunakan gas 3 kilogram, ditambah lagi masyarakat mampu dengan sadar ikut menikmati barang subsidi.

Agar penyalahgunaan bisa, pemerintah Nunukan dalam waktu dekat akan menyiapkan langkah-langkah strategis standar panduan pendistribusian dari tingkat agen hingga pangkalan dengan aturan ketat.

“Masalah gas 3 kilogram sangat krusial, banyak masalah dan banyak penyebab, tapi insya allah kita tetap bergerak mengatasi kelangkaan,” pungkasnya.

Penulis : Budi Anshori | Editor : Rachmat Rolau

Tag: