NUNUKAN.NIAGA.ASIA –Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura minta maaf atas keterlambatannya mengklarifikasi pesan suara berisi permintaan mengumpulkan data penduduk penerima bantuan sosial (bansos) dan menyebu-nyebut SMS BOM Polres yang dikirimnya ke Lurah Nunukan Barat beberapa bulan lalu, dan sempat viral di media sosial serta mendapat tanggapan negatif masyarakat, karena dihubung-hubungkan dengan persiapan menghadapi Pilkada 2024.
“Saya menyampaikan permohonan maaf, karena sangat terlambat menggelar konferensi pers, hingga menimbulkan multitafsir dalam memahami tiap kalimat dalam rekaman suara yang menimbulkan tanggapan beragam di masyarakat,” kata Asmin Laura dalam konferensi pers di Polres Nunukan, Senin (13/05/2024).
“Itu benar rekaman suara saya dan perintah langsung saya kepada Lurah Nunukan Barat untuk pengumpulan data penduduk penerima bantuan sosial sembako,” kata Asmin Laura dalam konferensi pers bersama Kapolres Nunukan AKBP Taufik Nurmandia di Polres Nunukan, Senin (13/05/2024).
Menurut Laura, keterlambatan dirinya mengklarifikasi soal pesan suara tersebut, disebabkan padatnya agenda kerja dalam daerah dan perjalanan dinas luar mewakili Pemerintah Nunukan.
“Secara pribadi saya sudah mengklarifikasi ke penyidik Polres Nunukan, saya akui rekaman itu suara saya dan maksud serta tujuan dari rekaman itu,” bebernya.
Dijelaskan Laura, penyebutan nama Polres dalam pesannya itu, bertujuan untuk memberi penekanan kepada lurah agar segera bekerja, sebab Kelurahan Nunukan Barat memiliki 28 RT yang penduduknya tersebar sampai Sebakis.
“Berdasarkan pengalaman selama ini, pengumpulan data penduduk pada Kelurahan Nunukan Barat selalu paling, Untuk itulah, dirinya mempertegas kepada lurah untuk bekerja lebih cepat dengan membawa-bawa nama Polres,” kata Laura.
“Pemikiran saya, kalau ada embel-embel Kepolisian bisanya mereka geraknya lebih cepat. Tapi saya sangat menyesalkan voice note itu beredar karena menimbulkan multitafsir di masyarakat kita,” sambungnya.
Terhadap pembagian bansos sembako, Pemerintah Nunukan mengalokasikan dana sebesar Rp 1 miliar dengan asumsi data penerima bantuan tidak sepenuhnya mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) saat ini.
Sebab lanjut dia, jika pembagian bansos mengacu data DTKS, maka dana Rp 1 miliar disiapkan pemerintah tidak cukup, karena itulah perlu verifikasi ulang di tiap kelurahan dan desa agar bantuan tepat sasaran.
“Makanya saya minta lurah dan desa bergerak cepat, kalau tidak salah tiap RT hanya mendapat 10 bantuan, beda kalau DTKS jumlahnya lebih banyak,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu pula, Laura menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh masyarakat dan kepolisian, karena dampak persoalan ini membuat situasi kacau dan dugaan-dugaan Bupati Nunukan maupun Kapolres Nunukan bekerja tidak profesional.
Dalam ksempatan yang sama, Kapolres Nunukan AKBP Taufik Nurmandia meminta masyarakat tidak membuat informasi hoax yang akhirnya membuat situasi Nunukan tidak nyaman. Jangan gara – gara beda pilihan kehidupan bertetangga dan bermasyarakat tidak kondusif.
“Setelah terpilih mungkin dia tidak ingat kita lagi, makanya jangan gara-gara itu kita sama keluarga dan tetangga rumah ribut,” tuturnya.
Kesimpulan Polisi
Hasil pemeriksaan penyidik Reskrim terhadap beredarnya voice note Bupati Nunukan berdurasi 27 detik itu tidak menemukan unsur pidana pelanggaran Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
“Personel Satreskrim sudah datang ke rumah bupati berkomunikasi dan berdiskusi berkaitan apa yang terjadi saat itu,” katanya.
Bupati Nunukan telah menyampaikan permintaan maaf dan bersedia jika dibutuhkan untuk memberikan keterangan perihal SMS BOM dan ucapan Bupati yang menyatakan telah bekerjasama dengan Kepolisian.
“Voice note benar punya bupati dan disebarkan kepada lurah, jadi kesimpulan dari penyidik tidak ada unsur pelanggaran UU ITE,” tutupnya.
Penulis : Budi Anshori | Editor : Intoniswan
Tag: Bupati Nunukan