Bupati Nunukan : Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19 Tahun 2020 Rp 61,55 Miliar

Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura menyerahkan dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Nunukan Tahun Anggaran 2020 kepada Ketua DPRD Nunukan, Hj Rahma Leppa, Rabu (31/03/2021). (Foto Budi Anshori/Niaga.Asia)

NUNUKAN.NIAGA.ASIA-Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Nunukan Tahun Anggaran 2020 yang disampaikan ke DPRD Nunukan menerangkan, realisasi anggaran Penanganan COVID-19 Tahun 2020 sebesar Rp61,55 miliar.

Dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Nunukan Hj. Rahma Leppa, Rabu (31/03/2021) juga hadir  pejabat dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Forkopimda Nunukan.

Bupati Nunukan dalam nota pengantar LKPJ tahun anggaran 2020 menyampaikan, Pemerintah Nunukan dalam penanganan Covid-19 telah membentuk tim Satgas penanganan Covid-19 dengan dukungan sebanyak 500 petugas yang tersebar di 21 kecamatan.

Upaya-upaya penanganan Covid-19 yang dilakukan Pemerintah Nunukan, kata bupati, tentunya tidak akan berhasil dan memberi dampak yang signifikan tanpa adanya bantuan kerjasama dari seluruh pihak terutama dari masyarakat.

“Saya terus menghimbau kepada masyarakat termasuk kepada semua yang berada di ruang rapat ini agar terus bekerjasama mematuhi protokol kesehatan,” katanya.

Sebagai langkah konkrit melindungi masyarakat dari penularan Covid-19, Pemerintah Nunukan, merevisi  dan memangkas pagu belanja berbagai kegiatan, kemudian dialihkan atau dialokasikan untuk  pencegahan dan penanganan Covid-19.

Rapat paripurna penyampaian  LKPJ Bupati di gedung DPRD Nunukan, Rabu (31/03/2021). (Foto Budi Anshori/Niaga.Asia)

Besaran anggaran yang disiapkan sekitar Rp 72,70 miliar dan terealisasi di tahun 2020 sebesar Rp 61,55 miliar. Penggunaan dana ini diterjemahkan dalam berbagai macam program sesuai arahan pemerintah pusat dan kondisi daerah.

“Anggaran Penanganan Covid dibelanjakan dalam berbagai bidang, targetnya Nunukan segera menjadi Zero Corona,” sebutnya.

Realisasi APBD Tahun 2020

Secara umum, kata Bupati, pengelolaan APBD Murni dan APBD-Perubahan tahun 2020 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan  dan lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun 2020 ditarget sebesar Rp 1,40 triliun dapat direalisasikan senilai Rp 1.35 miliar atau tercapai 96,46 persen.

“PAD ditarger sebesar Rp 106,67 miliar dan terealisasi senilai Rp 133,19 miliar atau tercapai sebesar 127,24 persen,” ucapnya.

Pada dana perimbangan, target pendapatan sebesar Rp 944,50 miliar dan terealisasi senilai Rp 882,26 miliar atau 93,41 persen. Adapun lain-lain pendapatan daerah ditarger Rp 354,71 miliar dengan realiasasi Rp 338,75 atau 95,50 persen.

Kemudian, terhadap belanja daerah tidak langsung dan belanja langsung, dianggarkan sebesar Rp 1,43 miliar dan terealisasi senilai Rp1,33 miliar atau mencapai 93,17 persen.

“Belanja tidak langsung (BTL), dialokasikan sebesar Rp 820,83 dengan realisasi Rp 796,77 miliar atau 97,07 persen,” tuturnya.

Disampaikan Bupati, BTL merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan program kegiatan seperti, belanja pegawal, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa, serta belanja tidak terduga.

Untuk kegiatan belanja langsung, dialokasikan sebesar Rp 610,88 miliar dengan realisasi Rp 537,15 miliar atau 87,93 persen. Pembiayaan daerah netto jumlah penerimaan pembiayaan daerah dikurangi pengeluaran pembiayaan Rp 27,82 miliar dan terealiasasi Rp 29,25 miliar.

“Penerimaan pembayaran yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun sebelumnya sebesar Rp 74,14 miliar,” paparnya.

Penulis : Budi Anshori | Editor : Rachmat Rolau

Tag: