Bupati Nunukan Tawarkan PT NJL Ajukan HPL Seluas 2.800 Hektar

Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura  pimpin rapat  bersama Pemerintah Kabupaten Nunukan dengan  anggota Forum Koordinasi Pimpinanan Daerah (Forkopimd)  terkait penghentian kegiatan perusahaan PT NJL (foto Istimewa/Niaga.Asia)

NUNUKAN.NIAGA.ASIA– Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura  mengatakan, salah satu solusi yang ditawarkan pemerintah kepada PT Nunukan Jaya Lestari agar tetap bisa beroperasi adalah meminta pihak perusahaan sawit tersebut mengajukan permohonan izin untuk mendapatkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) seluas 2800 hektar.

“Sebenarnya banyak solusi kita tawarkan, salah satunya meminta PT NJL kembali bermohon IUP dilahan tersebut,” kata Laura, Senin (03/8/2020) usai memimpin rapat antara Pemerintah Kabupaten Nunukan bersama anggota Forkopimda dan perwakilan perusahaan PT Nunukan Jaya Lestari (NJL terkait PT NJL yang harus  menghentikan kegiatan operasi paska dicabut Izin Usaha Perkebunan (IUP)-nya.

Penghentian operasional kegiatan perusahaan sejak 31 Juli 2020 tentunya berdampak terhadap pekerja dan perusahaan, karena itu, pemerintah bermohon kiranya pihak perusahaan dapat mengikuti arahan-arahan pemerintah.

berita terkait:

IUP Dicabut Bupati, Perusahaan Sawit PT NJL Stop Beroperasi

Menurut bupati, Pemerintah Nunukan sangat berharap pihak perusahaan  memperhatikan solusi yang ditawarkan pemerintah, pengajuan IUP melalui OSS kiranya dapat menjadi dasar jaminan bagi perusahaan tetap dapat beroperasi dan melakukan penggajian.

“Perwakilan PT NJL yang hadir dipertemuan bukan pengambil kebijakan, saya maklumi disana Lockdown. Tapi sudah kita minta sampaikan arahan pemerintah,” tuturnya.

Minta Pekerja Tetap Tenang

Terkait pencabutan IUP yang berdampak dihentikannnya kegiatan perusahaan, Bupati Nunukan meminta para pekerja tetap tenang, karena persoalan ini menyangkut beberapa lintas sektoral dan kementerian, termasuk koperasi yang ada di areal perkebunan.

Untuk itu, bupati menghimbau semua pihak bersabar, karena  butuh komunikasi kepada semua pihak yang terlibat didalamnya dan butuh kebersamaan dalam mencari solusi agar segala permasalahan dapat diselesaikan dengan baik.

“Perlu ada komunikasi yang baik antar sektor. Untuk pekerja PT NJL diminta tetap tenang, kami berusaha menyelesaikan masalah ini,” sebut bupati.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Nunukan mencabut (IUP) PT NJL, paska keluarnya putusan Peninjauan Kembali (PK) dari Mahkamah Agung (MA) terkait pencabutan Hak Guna Usaha (HGU) milik perusahaan sawit yang beroperasi sejak 2003.

Pencabutan IUP disampaikan dalam surat keputusan Bupati Nunukan Nomor: 188.45/317/VI/2020 tentang pencabutan atas keputusan Bupati Nomor 207 tahun 2020 tentang pemberian izin usaha perkebunan PT NJL tertanggal 12 Juni 2020.

Paksa pencabutan IUP perusahaan, PT NJL menerbitkan surat Nomor : SK/NJL/PD/0006/VI/2020 yang isinya, menerima segala putusan berkenaan dengan penutupan dan penghentian kegiatan operasional PT Nunukan Jaya Lestari terhitung sejak 31 Juli 2020. (002)

Tag: