NUNUKAN.NIAGA.ASIA-Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan, Hj Rahma Leppa memimpin rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Nunukan tahun 2021, Kamis (31/3/2022).
Rapat dihadiri wakil DPRD Nunukan H. Saleh bersama sejumlah anggota DPRD Nunukan serta Organisasi Perangkat Daerah dan unsur Forkopimda.
Bupati Nunukan, Hj Asmin Laura dalam laporannya yang dibacakan Wakil Bupati Nunukan, H Hanafiah mengatakan, pemerintah daerah masih berupa gencar melakukan vaksinasi guna memenuhi capaian target nasional.
“Penyebaran virus Corona di Indonesia mengakibatkan diberlakukannya pembatasan kegiatan masyarakat, termasuk pemerintahan,” katanya, Kamis (31/03/2022).
Pemerintah Nunukan secara khusus menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan dan anggota DPRD yang telah menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan secara optimal terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Demikian pula kepada Forkopimda serta seluruh lapisan masyarakat dan stakeholder yang telah memberikan dukungan dan kontribusi secara nyata dalam mewujudkan berbagai capaian agenda pembangunan.
“Tercapainya program pembangunan tidak lepas dari dukungan semua pihak yang berkontribusi secara nyata,” tuturnya.
Dikatakan bupati, kepala daerah berkewajiban menyampaikan nota pengantar LKPJ kepada DPRD melalui rapat paripurna, dimana LKPJ pada hakikatnya merupakan laporan hasil penyelenggaraan selama 1 tahun pengelolaan keuangan.
“Penjabaran LKPJ dibuat secara terperinci, sistematis dan disesuaikan dengan pemetaan urusan wajib dasar, wajib non dasar, pilihan,” jelasnya.
Menurut bupati, pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan serta lain-lain pendapatan yang sah tahun 2021 ditarget Rp 1,34 triliun terealisasi sebesar Rp 1.39 triliun atau 104.02 persen.
Pendapatan PAD yang ditarget Rp 113,73 miliar, terealisasi senilai Rp 176 atau sebesar 151,81 persen. Pendapatan transfer ditargetkan Rp 1,19 triliun terealisasi senilai Rp 1,18 triliun atau sebesar 99,41 persen.
“Lain-lain pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp 35,48 milyar mampu terealisasi senilai Rp 34,15 miliar atau 96,25 persen,” terangnya.
Terhadap belanja daerah yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer dianggarkan Rp 1.37 triliun dan direalisasikan Rp 1.33 triliun atau 97,02 persen.
Belanja operasi diperuntukan bagi belanja belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah, serta belanja bantuan sosial dialokasikan Rp 893,37 miliar dengan realisasi Rp 872,71 miliar.
Belanja modal dialokasikan Rp 208,50 miliar, terealisasi Rp 190,17 miliar dimanfaatkan untuk belanja belanja modal tanah, belanja belanja modal peralatan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi serta belanja modal aset tetap lainnya.
“Belanja tidak terduga dialokasikan Rp 8 miliar dengan realisasi Rp 4,51 miliar atau 56,38 persen,” ujar bupati.
Selanjutnya, belanja transfer Rp 264,93 miliar realisasi Rp 266,42 miliar, sedangkan pembiayaan netto yang merupakan jumlah penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan ditarget Rp 32,98 miliar, terealisasi Rp 34,79 miliar.
Adapun penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya, penerimaan pinjaman daerah dan penerimaan kembali pemberian pinjaman terealisasi sebesar Rp 36,29 miliar.
“Pengeluaran pembiayaan daerah digunakan untuk penyertaan modal (investasi) ke perusahaan daerah air minum terealisasi Rp1,5 miliar,” tuturnya.
Penulis : Budi Anshori | Editor : Rachmat Rolau
Tag: APBD Nunukan