BALIKPAPAN.NIAGA.ASIA – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Kalimantan Timur masih berlangsung secara bertahap. Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat, dari total sekitar 1,1 juta penerima manfaat potensial, cakupan MBG yang telah terlayani baru mencapai kisaran 25 persen.
Kondisi tersebut dipengaruhi kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), distribusi bahan pangan, hingga ketersediaan tenaga ahli di lapangan.
Kepala Regional BGN Kalimantan Timur, Binti Maulina Putri, menjelaskan bahwa target penerima manfaat mencakup peserta didik dari tingkat PAUD hingga SMA, santri pesantren, hingga kelompok masyarakat rentan gizi. Namun, perluasan layanan harus mengikuti kesiapan kapasitas produksi setiap SPPG.
“Jumlah penerima manfaat di Kalimantan Timur cukup besar. Pelaksanaannya perlu dilakukan bertahap agar kualitas makanan yang diterima tetap terjaga dan distribusinya berjalan aman,” kata Binti.
Ia menggarisbawahi bahwa program MBG tidak hanya berfokus pada penyediaan makanan, tetapi juga memastikan kecukupan gizi seimbang untuk mencegah stunting dan masalah gizi lainnya.
Oleh karena itu, setiap tahap perluasan layanan harus disesuaikan dengan kesiapan pengawasan, tenaga ahli gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan pada SPPG.
Sejumlah tantangan turut mempengaruhi proses perluasan layanan MBG di daerah. Salah satunya adalah keterbatasan jumlah tenaga ahli gizi dan ahli kesehatan lingkungan yang menjadi syarat utama pengoperasian dapur penyelenggara.
Selain itu, sebagian SPPG masih menunggu penyelesaian Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan sertifikasi halal.
“Standar keamanan pangan tidak boleh diturunkan. Makanan yang dikonsumsi anak-anak harus dipastikan layak dan aman. Karena itu pemenuhan tenaga ahli dan sertifikasi sanitasi menjadi prioritas sebelum perluasan layanan,” jelasnya.
Disamping itu, situasi geografis Kalimantan Timur menjadi faktor tambahan dalam penyediaan bahan pangan. Sejumlah wilayah memiliki akses yang bergantung pada distribusi antar-daerah, sehingga kenaikan volume permintaan dapat mempengaruhi harga bahan baku.
Binti menyebut, koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan pelaku usaha daerah terus diperkuat untuk menjaga stabilitas suplai.
“Sinergi lintas sektor sangat menentukan keberhasilan program ini. Mulai dari penyediaan bahan baku, pengawasan dapur, distribusi, hingga edukasi konsumsi di sekolah,” tekannya.
BGN menargetkan perluasan cakupan MBG dilakukan bertahap sepanjang 2025 hingga 2026 dengan memperkuat kapasitas SPPG yang sudah beroperasi dan mempercepat kesiapan SPPG baru. Adapun penambahan fasilitas, pelatihan penjamah makanan, serta pendampingan teknis menjadi langkah yang diutamakan.
“Program ini merupakan investasi jangka panjang untuk kualitas sumber daya manusia. Karena itu pelaksanaannya harus konsisten, bertahap, dan terukur,” pungkas Binti.
Penulis : Putri | Editor : Intoniswan.
Tag: MBG Balikpapan