Capaian Program Baru dan Unggulan Mengembirakan

Wali Kota Samarinda, DR. H Andi Harun didampingi Wakilnya, DR. Rusmadi menyaksikan juru pakir mengoperasikan e-parkir di Pasar Pagi. Tahun 2023, ditargetkan seluruh lokasi parkir sudah menerapkan E-Parking.

SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Meski masih dalam suasana didera pandemi COVID-19, capaian program baru dan unggulan yang diluncurkan Walikota Samarinda, DR. H Andi Harun dan Wakil Walikota, DR. HRusmadi sepanjang tahun 2021 mengembirakan.

Program E-Parking, setelah diujicobakan di 12 titik, hasilnya memuaskan dan akan diperluas terus titik-titik E-Parking pada pertengahan bulan April ini.

“Sasaran kita pada tahun 2023 seluruh tempat parkir sudah E-Parking, tidak ada lagi pemungutan retribusi parkir secara tunai,”  kata Walikota Samarinda, DR. H Andi Harun dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Samarinda Tahun Anggaran 2021 di Rapat Paripurna DPRD Samarinda, Kamis (31/3/2022).

Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Samarinda, Sugiyono, dihadiri juga Wakil Ketua DPRD Samarinda, Rusdi, H. Subandi, dan H. Helmi Abdullah. Andi Harun didampingi, Wakil Wali Kota Samarinda, DH. Rusmadi.

Juga tampak hadir, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Samarinda, seperti Kapolresta Samarinda, Kombes Pol, Arif Fadli, Dandim 0901/Samarinda, Letnan Kolonel (Arm) Novi Herdian, Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda, Heru Widarmoko, dan sejumlah kepala OPD di lingkup Pemkot Samarinda.

Menurut walikota, pendapatan  dari retribusi parkir tahun 2021 sudah mencapai Rp6 miliar, padahal selama ini tak pernah lebih dari Rp3 miliar. Setelah E-parking 100 persen, fungsinya juru parkir tinggal mengatur kendaraan keluar dan masuk tempat parkir. Tidak boleh lagi memungut uang parkir.

“Nanti gaji juru parkir setara UMR (Upah Minimum regional),” janji walikota.

Semua tukang parkir akan dididik dan dibina oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda dan pihak-pihak terkait, seperti Polresta Samarinda.

“Pemkot akan mengajukan revisi Perda tentang Parkir, karena sekarang retribusi  sudah menggunakan sistem e-money, padahal di perda lama uang tunai.

Tentang Pro-Bebaya di 59 RT  yang sudah diujicoba tahun 2021, kata walikota, capaiannya  99 persen lebih. Berdasarkan hasil eveluasi berjalan baik dan mendapat sambutan baik dan ucapan  terima kasih dari masyarakat.

“Sekarang di Musrenbang keluarahan dan kecamatan sudah sepi dari protes sebab, aspirasi masyarakat sudah diakomodir di Pro-Bebaya. Pro-Bebaya akan diperluas ke seluruh RT yang jumlahnya 1.992 RT,” kata walikota.

Walikota menginformasikan pula, nanti Pro-Bebaya ini bersifat partisipatoris dan mandatory. Program ini menjalankan aspirasi masyarakat dan sekaligus penugasan dari pemerintah kota.

“Program penugasan di Pro-Bebaya, misalnya akan ditipkan dana untuk mengcover warga yang belum terdaftar atau dapat layanan di BPJS-Kesehatan di Dinas Sosial-Kesehatan,” kata Andi Harun.

Tujuannya agar melalui Pro-Bebaya, program mencapai cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) di Samarinda tercapai 97 persen dari jumlah penduduk.

“Apabila UHC ini tercapai, keuantungan yang diperoleh Pemkot Samarinda, seluruh tagihan rumah sakit ke BPJS-Kesehatan,dibayar dalam tempo 17 hari,” terangnya.

Berdasarkan Rapat Koordinasi terkait Instruksi Presiden No 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, Kamis (24/2/2022), Wakil Wali Kota Samarinda, DR. H Rusmadi mengungkap, capaian UHC di Samarinda baru 92  persen dari jumlah warga Samarinda.  Untuk mencapai UHC 97 persen, sebanyak  40 ribuan warga yang belum tercover BPJS-Kesehatan, harus jadi peserta BPJS-Kesehatan. (adv)

Tag: