AA
Seminar Migas Kaltim 2018 diseselengagarakan SKK Migas. (NIAGA.ASIA)

SAMARINDA.NIAGA.ASIA-Meski Provinsi Kalimantan Timur daerah penghasil minyak dan gas (migas) tapi dalam pendistribusiannya masih memerlukan infrastruktur agar semua konsumen bisa menikmatinya. Infrastruktur yang diperlukan untuk dibangun adalah pipaisasi ke lokasi-lokasi yang memerlukan gas.

Untuk distribusi bahan bakar minyak(BBM) perlu berupa tanki timbun, transporter, infrastruktur berupa jalan, serta menutup peluang bagi spekulan yang ingin mengambil keuntungan dari selisih harga BBM (bahan bakar minyak) subsidi dengan industri. Bahkan kedepan biaya eksploirasi dan eksploitasi semakian mahal karena poten si migas ada di wilayah pantai, atau 12 mil laut dari pantai.

Hal itu tersimpul dari Seminar Minyak dan Gas yang diselenggarakan SKK Migas-Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur si Lamin Etam, 13 September 2018. Seminar Energi  merupakan ide yang disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Timur, H Awang Faroek Ishak kepada SKK Migas agar dapat memberikan informasi secara komprehensif sehingga perangkat daerah, tokoh masyarakat,  mahasiswa, Pemkab/Pemkot se-Kaltim, dan masyarakat umum di Kaltim memperoleh gambaran lengkap mengenai kegiatan migas dan energi dari hulu ke hilir.

Seminar dibuka langsung Gubernur Kaltim dan dihadiri  Pengawas Internal SKK Migas Kalimantan-Sulawesi, Taslim Yunus, Kepala Divisi Manajemen Proyek dan Pemeliharaan Fasilitas,  Luky Agung Y, Kepala Divisi Perencanaan Eksplorasi, Shinta Damayanti, Kepala Divisi Program dan Komunikasi,  Wisnu Wibawa Taher, Senior Manager Humas Kalsul,  Sebastian Julius, dan pimpinan management KKKS Wilayah Kaltim.

Sedangkan pembicara yang dihadirkan sebagai narasumber adalah Presdir  Pertamina Hulu Indonesia,  Bambang Manumayoso, Kasubag Umum BPH Migas, Dina Amari, Group Head, Marketing of PGN,  Ahmad Cahyadi, Manager Niaga dan Pelayanan Pelanggan PLN Kaltimra, Leonardo Buntoro. Seminar  dihadiri lebih kurang 350 peserta yang terdiri dari pejabat daerah, FKPD, OPD, Forum / tokoh masyarakat, BUMN/BUMD, Media lokal,  dan KKKS Kaltim.

Berdasarkan catatan Niaga.Asia, realisasi lifting (produksi) migas semester I 2018,  termasuk di Kaltim sebesar 1,92 juta barel per hari (bph), menurun dibandingkan periode yang sama tahun 2017 yang mencapai 1,93 juta bph.

Jika dirinci, penurunan lifting migas berasal dari penurunan lifting minyak bumi semester I 2018 tercatat hanya 771 ribu bph, atau menurun sebesar 3,9%  dibandingkan semester I 2017. Sedangkan lifting gas tercatat mencapai 1,15 juta bph, lebih tinggi dibandingkan kinerja semester I 2017 sebesar 1,13 juta bph, atau naik 1,8%.

Jika dilihat menurut 12 KKKS terbesar yang menguasai 88% dari total produksi minyak, pencapaian terendah dialami oleh Vico Indonesia (76,7%), PT Pertamina EP (81,6%), dan Pertamina Hulu Energy ONWJ (92,4%). Sedangkan lifting gas, tiga KKKS terendah antara lain Pertamina Hulu Mahakam (83,3%), Kangean Energi Indonesia (91,7%), dan Pertamina Hulu Energy WMO (92,6%). Penyebab menurunnya lifting minyak didominasi oleh menurunnya kinerja produksi sumur minyak yang sudah tua dan permasalahan internal dari KKKS.

Awang Faroek dalam sambutannya mengapresiasi Amin Sunaryadi, karena kepemimpinanya  koordinasi dengan Pemprov Kalitm dapat berjalan dengan baik sekali. Hal ini ditandai dengan keterbukaan informasi mengenai hulu migas yang saat ini sudah dapat diperoleh dengan mudah.

“Terima kasih kepada SKK Migas karena saat ini KKKS sudah memiliki hubungan kerjasama bisnis dengan daerah melalui kepemilikan PI oleh Perusda di blok-blok yang ada di Kaltim,” kata gubernur, seraya meminta SKK Migas agar dapat membantu dalam mengentaskan kemiskinan, khusunya yang berada didekat dengan fasilitas operasi.

AA
Mhasiswa kritik premium, sloar, dan gas subsidi sering kosong di Kaltim. (NIAGA.ASIA)

Sementara itu SKK Migas dalam sambutannya yang disampaikan Taslim Yunus mengharapkan agar kegiatan seminar  dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada pemangku kepentingan di wilayah Kalimantan Timur terkait alur hulu-hilir migas, alokasi gas, dan infrastruktur pipanisasi gas dan rencana pengembangan jaringan Gas / Kelistrikan di Kalimantan Timur.

Presdir  Pertamina Hulu Indonesia,  Bambang Manumayoso mengungkapkan, saat in i cadangan minyak dunia diperkirakan hanya cukup untuk keperluan 50 tahun kedepan, sedangkan cadangan minyak nasional tinggal untuk 15 tahun kedepan.

“Khusus untuk di Kaltim, kata Bambang, ada 4 blok migas Tiga blok berada di Fase IV dan satu blok di Fase V. Untuk mempertahankan maupun meningkatkan produksi migas di blok-blok migas di Kaltim, diperlukan investasi baru 56 miliar dolar AS,” ujarnya.

Menurut Bambang, untuk Blok Attaka diperlukan investasi baru 4,5 miliar USD, Blok Sangasanga 9,7 miliar USD, untuk Blok Mahakam 37 miliar USD, dan Blok East  sebanyak 5 miliar USD. “Total investasi yang diperlukan untuk 4 blok migas itu 56 miliar USD, sedangkan perkiraan pendapatan lebih kurang 277 miliar USD,” kata Bambang.

Ia mengambarkan bahwa ekploitasi migas di Kaltim ibaratnya “didandani” agar tetap berproduksi. Pertamina “mencari-cari” cara dengan menggunakan berbagai teknolgi terbaru agar tetap berproduksi. Fase V di blok migas artinya sudah mendekati kering migasnya, atau habis. Sedangkan Fase IV adalah masih bisa diakal-akali antar celah sumurnya mengalir migas. “investasi diperlukan untuk mempertahankan agar produksi tidak berkurang, atau tetap lebih besar dari yang sekarang. Investasi diperlukan dalam jumlah besar karena memerlukan teknologi tinggi (intensif),” ujarnya.

Sementara itu Kepala Divisi Perencanaan Eksplorasi, Shinta Damayanti mengungkapkan, upaya pencarian migas di Kaltim tidak lagi di daratan, tapi ke laut lepas, atau 12 mil laut lebih dari pantai.  Pencarian migas di lepas pantai jauh lebih mahal dibandingkan di daratan. Biaya eksploirasi 1 sumur di darat bekisar 5-7 juta US Dolar, sedangkan di lepas pantai 10-15 juta US Dolar. “Perlu investasi dalam jumlah besar bagi pencarian migas di lepas pantai dan itu menjadi tantangan kedepan sebab, memerlukan teknologi tinggi,” ucapnya.

AA
Bambang Manuyoso: “Perlu  investasi 56 Miliar US Dolar untuk meningkatkan produksi 4 blok migas di Kaltim”. (NIAGA.ASIA)

Manager Niaga dan Pelayanan Pelanggan PLN Kaltimra, Leonardo Buntoro dalam kesempatan yang sama mengungkapkan, pembangunan pembangkit listrik dengan energi primer berupa gas terkendala pada infrastruktur yang belum memadai. Infrastruktur yang dimaksud adalah jaringan pipa dari sumber gas ke pembangit. “Gas tersedia dalam jumlah yang  cukup, tapi pipanya belum ada Untuk pipa gas ke PLTGU Tanjung Batu, Kukar, PLN membiayai sendiri pipanya. Untuk di Sambera gas diangkut lewat angkutan darat,” kata Buntoro.

Ia juga mengisyaratkan, perlu institusi terkait duduk bersama dengan PLN dalam membuat perencanaan distribusi gas dan harga gas agar pembangunan pembangkit menggunakan gas dan operasionalnya bisa lancar supaya tidak habis waktu untuk negosiasi harga gas. “Kadang pembangkitnya siap operasional, tapi harga gas belum disepakati, akibatnya pembangkit tertunda-tunda dioperasikan,” ujarnya.

Group Head, Marketing of PGN,  Ahmad Cahyadi membenarkan jaringan gas di Kaltim masih sangat terbatas, belum ada perencanaan yang matang ada pipa gas hingga ke kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, dan termasuk ke lokasi pembangkit listrik milik PLN.

“Jaringan gas untuk masyarakat pun baru beberapa tahun dimulai. Ada yang berjalan lancar, tapi ada pula yang menghadapi kendalala di lapangan. Pembangunan jargas bagi masyarakat tidak dikerjakan oleh PGN (Perusahaan Gas Negara), tapi oleh Pertamina sebagai penugasan dari Kementerian ESDM,” paparnya.

Sementara itu Kasubag Umum BPH Migas, Dina Amari mengatakan, distribusi minyak subsidi di Kaltim kadang-kadang tidak lancar karena faktor jarak, tanki timbun terbatas, kemampuan tran sporter terbatas, dan adanya minyak subsidi “dicaplok” spekulan untuk dijual ke industri.

“Kebutuhan minyak subsidi (premium-solar) suatu wilayah sudah dihitung dengan cermat, tapi saat direalisasi lepas dari perkiraan. Penyebabnya adalah adanya spekulan. Semakin besar selisih antara solar subsidi dengan industri, dan atau harga premium dengan pertalite, makin banyak spekulan mengambil minyak subsidi,” kata Dina.

Untuk gas subsidi 3 kilogram, Dina juga menerangkan, sebenarnya berdasarkan hitungan rumah tangga orang miskin yang memerlukan gas 3 kilogram hanya 25 juta rumah tangga. Pertamina sudah saat ini menyediakan 57 juta gas tabung 3 kilogram, tapi faktanya masih kurang. “Kesimpulannya adalah ada yang salah dalam distribusinya, yakni pelaku UMKM juga menggunakan gas 3 kilogram,” katanya.

Gas 3 kilogram, sesuai ketentuan yang berlaku adalah bagi rumah tangga yang sebelumnya menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakar, namun setelah program itu diluncurkan ada yang tak berhak menggunakan gas 3 kilogram, ikut menggunakan.

Dina mengatakan, kedepan akan dilakukan pemisahan warna tabung gas 3 kilogram untuk subsidi dan nonsubsidi. Gas subsidi dengan warna tabung tersendiri nanti hanya dapat dibeli oleh pengguna kartu khusus yang dibagikan ke warga miskin. Sedangkan pelaku usaha yang menggunakan gas, menebus gas 3 kilogram non subsidi dengan warna tabung berbeda. (intoniswan)

Berita Terkait