Catatan Strategis DPRD Nunukan Untuk Bidang Pendidikan & Kesehatan Terkait LKPj Bupati

Rapat Paripurna DPRD Nunukan terkait hasil monitoring Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tahun 2020 (Foto : Niaga Asia)

NUNUKAN.NIAGA.ASIA – DPRD Nunukan memberikan catatan strategis terhadap program pendidikan dan kesehatan tahun 2020, yang dirasa perlu adanya peningkatan kinerja oleh pemerintah daerah.

Anggota DPRD Nunukan Andre Pratama usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD terkait hasil monitoring dewan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tahun 2020 menyebutkan, banyak ditemukan fasilitas pendidikan yang tidak tersedia dan dalam kondisi rusak.

Menurutnya, pendidikan yang memadai harus dirasakan oleh semua warga Kabupaten Nunukan. Namun pada kenyataannya, masih banyak sarana dan prasarana pendidikan yang tidak dinikmati, terutama bagi anak-anak di sekolah wilayah perbatasan.

“Kuranya prasarana ini menyulitkan anak-anak menikmati pendidikan. Terutama sekolah di wilayah kecamatan luar pulau Nunukan,” kata Andre kepada Niaga Asia, Rabu (5/5).

Selain mebeler, juga banyak dari anak-anak di wilayah pedalaman menggunakan perahu untuk sampai ke sekolah. Jauhnya jarak tempuh ini seharusnya didapat dipersingkat dengan pengadaan sarana perahu ataupun bus sekolah

Sebagian bus sekolah di kecamatan dalam kondisi rusak. Agar memudahkan anak- bersekolah, alangkah baiknya pemerintah mempertimbangan mengadakan bus sekolah sebagai pengganti bus yang rusak.

“Tiap kecamatan ada bus sekolah, tapi kondisinya cukup memprihatinkan. Ada rusak parah, ada lagi rusak ringan mengarah ke rusak parah,” terangnya.

Tidak sebatas fasilitas belajar di sekolah, pemerintah perlu pula perhatian kesejahteraan tenaga pengajar. Terutama tunjangan khusus serta penyediaan rumah dinas tenaga pendidik di wilayah – wilayah pedalaman dan terpencil.

“Menyiapkan rumah dinas bagi guru dapat membangkitkan semangat dan betah untuk tinggal di pedalaman,” sebutnya.

Bidang Kesehatan

Untuk bidang kesehatan, DPRD Nunukan meminta pemerintah memperhatikan Rumah Sakit Pratama Kelas D di Kecamatan Sebuku dan Krayan, yang hingga kini belum difungsikan. Terbengkalainya aset dikhawatirkan mengakibatkan kerusakan.

Pemerintah juga diminta dapat mengalokasikan anggaran untuk penyediaan sarana prasarana Rumah Sakit Pratama seperti, listrik, air bersih, kelangkaan tabung oksigen serta penempatan tenaga medis dan dokter.

“Persoalan ini perlu mendapat perhatian cepat karena jumlah pasien di kecamatan yang semakin bertambah,” terang Andre.

Persoalan lainnya lagi adalah banyaknya tenaga medis di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di kecamatan, namun kurang mendapat dukungan sarana tempat tinggal yang memadai. Bahkan ada perawat yang telah berkeluarga berbagi tempat tinggal dengan perawat lain dan dokter.

Terhadap penggunaan dana hasil dari refocusing, DPRD Nunukan mengingatkan agar pemerintah daerah kedepan dapat lebih transparan dalam penggunaannya. Termasuk sistem distribusi anggaran dan peralatan kesehatan di rumah sakit dan Puskesmas.

“Agar Puskesmas dan rumah sakit dapat secara optimal menangani pasien Covid-19. Kesejahteraan nakes perlu diperhatikan,” demikian Andre.

Penulis : Budi Anshori | Editor : Rachmat Rolau

Tag: