SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Kemendagri menyorot porsi dana hibah dan bansos dalam item APBD, lebih besar ketimbang porsi anggaran infrastruktur. Pemda diminta agar mengecek ulang tiap item anggaran dalan APBD.

“Semua usulan dalam Musrenbang provinsi ini, perlu direspons bersama. Skala prioritas, jadi sangat penting. Seperti air bersih, infrastruktur, listrik, tower telekomunikask dan air minum,” kata Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Zudan Arif Fakhrulloh, saat bicara di Musrenbang Tingkat Provinsi Kaltim, di Lamin Etam, Samarinda, Rabu (10/4).

Zudan menerangkan, revolusi industri yang dicanangkan pemerintah, memang harus diawali dari ketersediaan listrik. “Dalam hal ini, banyak problem di alokasi anggaran. Saya, 6 tahun jadi evaluator APBD,” ujar Zudan. “Ketika dana hibah, bansos, lebih besar, berarti kabupaten dan kota punya uang. Kalau dana hibah dan bansos diefisienkan, banyak hal bisa dievaluasi,” tambahnya.

Zudan meminta, porsi anggaran dalam APBD mesti diperiksa kembali. “Nanti dicek lagi. Alokasi anggaran, apakah sudah benar? Dalam bahasa saya, apakah sudah membahagiakan masyarakat? Tolok ukur dari sana,” sebut Zudan. Dia juga menerangkan, dalam setiap giat Musrenbang, memang selalu terungkap kekurangan. “Uang dimana-mana kurang, karena kebutuhan kita tidak kurang. Oleh karena itu, air bersih, infrastruktur, telekomunikasi, dan listrik, harus bisa mendapat porsi yang lebih,” terang Zudan.

Sementara, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Bappenas Subandi juga menyorot komunikasi Pemda dan Pemprov, harus diperkuat. “Kami lihar ada permasalahan besar yang harus diselesaikan. Soal konektivitas jalan, terutama agar sampai ke pedesaan. Yang diusukkan oleh kabupaten dan kota, tidak diketahui provinsi,” kata Subandi.

“Banyak usulan, dan ini benar-benar soal komunikasi. Resources ada tapi harus prioritas. DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik atau infrastruktur untuk jalan. Kami melihat, dari beberapa kabupaten, yang kita nilai adalah yang diusulkan,” ungkap Subandi. (006)