TANJUNG SELOR.NIAGA.ASIA-Dana pembangunan sektor perhubungan di Kalimantan Utara dari APBN melalui Kementrian Perhubungan, hingga akhir tahun anggaran 2018 baru direalisasi Rp500 miliar dari Rp1 triliun yang direncanakan tahun 2017.
“Kita berharap sisanya yang Rp500 miliar lagi diluncurkan Kementerian Perhubungan secara bertahap dan terpenuhi di tahun anggaran 2020. Kekurangan yang Rp500 miliar itu sudah dilaporkan ke Menhub melalui Sekjen Kemenhub,” ungkap Gubernur Kaltara, Dr. H Irianto Lambrie, Minggu (20/1).
Menurut gubernur, dana dari APBN masih sangat diperlukan untuk pengembangan beberapa pelabuhan. Di antaranya Pelabuhan Pesawan di Tanjung Selor, Pelabuhan Tengkayu I Tarakan, Pelabuhan Pulau Bunyu. “Pemprov Kaltara juga merencanakan membangun dermaga terintegrasi di samping Bandara Juwata Tarakan,” terangnya. Kemudian juga mengusulkan pengembangan beberapa bandara di Kaltara. Utamanya Bandara Tanjung Harapan di Tanjung Selor dan Bandara Juwata Tarakan.
Kemenhub juga diharapkan mesupport proyek strategis nasional yang ada di Kaltara. Yaitu pengembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi yang terintegrasi dengan rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sungai Kayan. Pembangunan konstruksi bendungannya dimulai dalam waktu dekat.
Dalam pertemuan dengan Sekjend Kemenhub, Djoko Sasono, tanggal 18 Januari lalu, kata Irianto Lambrie, Kemenhub untuk 5 ke depan akan mesupport percepatan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor sebagai prioritas jangka menengah.
“Kemenhub akan membantu Kaltara juga mengkoordinasikan secara teknis dengan Kementerian terkait lainnya. Utamanya mengenai data-data perencanaan dan hal-hal teknis lain yang diperluka,” ungkap gubernur. Untuk percepatan pembangunan, memang banyak hal yang harus disinkronkan dan matangkan perencanaan dan implementasi di lapangannya.
Kota Baru Mandiri Tanjung Selor
Percepatan pembangunan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor sudah diback-up Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2018, tentang percepatan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor. Dalam Inpres itu ditugaskan 12 kementerian terkait memberikan dukungan teknis dan dana. Untuk merealisasikan Inpres terbut, gubernur Kaltara sudah ketemu dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri PUPR, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Menteri Perhubungan.
Bagian dari dari Inpres tersebut kepada Menhub adalah memfasilitasi percepatan pembangunan sarana dan prasaranatransportasi Kota Baru Mandiri Tanjung Selor, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Irianto menerangkan, Kementerian PU dan Kementerian PPN telah bergerak cepat dengan melakukan crash program. Kemenhub juga melakukan hal yang sama, termasuk dengan menyiapkan tim yang nantinya berkolaborasi bersama Kementerian terkait yang terlibat di dalamnya.
“Saya laporkan juga, saat ini dari Pemprov Kaltara sudah melakukan berbagai langkah untuk percepatan pembangunan kota baru mandiri ini. Kita sudah membuat master plan, kemudian menyiapkan lahan. Bahkan hingga kini sudah ada 500 hektare lebih yang sudah dibebaskan,” kata gubernur. (001)