TANJUNG SELOR.NIAGA.ASIA-Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), H Irianto Lambrie mengajak masyarakat untuk mensyukuri dana desa yang diberikan pemerintah ke desa-desa dalam tiga tahun terakhir. Kemudian kepada aparat desa, gubernur mengingatkan untuk hati-hati mengelola dana desa, dan menggunakannya tepat sasaran.
“Selain mensyukuri dana desa tersebut, tentu kita semua melakukan tindakan nyata dengan bekerja lebih baik. Para Kepala Desa (Kades) dan aparat desa dalam pengelolaannya harus lebih hati-hati. Lakukan secara benar dan tepat sasaran,” kata gubernur saat membuka Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Desa se Kalimantan Utara. Tahun 2019 desa-desa di Kaltara memperoleh dana desa Rp511,66 miliar.
Menurut gubernur, Kades dan aparat desa perlu banyak belajar. Pahami aturan-aturan tentang pemerintahan desa. Termasuk aturan bagaimana pengelolaan dana desa yang benar agar jangan sampai salah dalam melangkah. Apalagi sampai ke kesalahan yang berujung ke masalah hukum.
Belajar bisa dilakukan secara mandiri, dengan banyak membaca. Atau bisa lewat forum resmi seperti Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Desa se Kalimantan Utara. “Melalui Rapat Koordinasi ini, saya harap akan terbangun motivasi untuk meningkatkan status desa. Dari desa yang tertinggal menjadi desa yang maju, hingga ke desa mandiri,” kata gubernur.
Seperti kita ketahui, dari 147 desa yang ada di Kaltara, 125 desa di antaranya adalah merupakan desa tertinggal dan sangat tertinggal. Baru ada 4 desa maju dan 3 desa mandiri. Untuk meningkatkan status desa, bukan hanya dengan anggaran yang besar. Tapi semangat untuk maju juga penting. Perlunya memperkuat daya saing, serta mengubah pola pikir masyarakat ke arah pemikiran yang maju.
Aparat desa juga harus banyak berinovasi, berkreasi untuk memajukan desanya. Belajar ke banyak desa yang maju. Sekarang fasilitas untuk belajar juga sudah banyak. Bisa lewat internet, kita bisa tahu banyak contoh desa yang maju dengan kreatifitas pemimpin dan warga desanya.
“Saya sudah keliling ke banyak desa di Kaltara. Masih banyak rumah warga yang tidak layak huni. Untuk itu, kepada Kades saya minta memperhatikan ini. Dana desa jangan hanya untuk membangun infrastruktur, tapi juga bisa untuk membantu masyarakat,” ungkap gubernur.
Meski dari Pemerintah Provinsi juga sudah memprogramkan bantuan rehab rumah untuk warga miskin, melalui desa juga bisa dialokasikan. Sehingga kita bisa bersinergi. Pemerintah sudah memberikan anggaran besar, kelola dengan baik dan benar, hingga memberikan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Susun program yang baik, jangan hanya untuk jangka pendek, tapi untuk panjang. (001)