SAMARINDA.NIAGA.ASIA-Danrem 091/Aji Surya Natakusuma (ASN) Brigjen TNI Irham Waroihan menginstruksikan Komdan Distrik Militer (Dandim) di Kalimatan Timur dan Kalimantan Utara untuk mencermati ancaman  terorisme, orang asing, narkoba, dan kegiatan organisasi kemasyarakat (ormas) di teritorial masing-masing.

Instruksi tersebut disampaikan Danrem saat memimpin Sertijab (serah terima jabatan) Dandim 0901 Samarinda dan Dandim 0902 Tanjung Redeb di Hall Korem 091/ASN, Samarinda, Kamis (20/9/2018).Komandan Kodim 0901/Samarinda yang baru dijabat Letkol Inf M. Bahrodin sebelumnya menjabat Dansecaba Rindam VI Mulawarman, sedangkan Letkol Kav Muhammad Arifin,  S.H. menjabat jabatan baru sebagai Waaspers Kasdam VI Mulawarman. Komandan Kodim 0902/Tanjung Redeb yang baru dijabat Letkol Kav Ilham Faisal Siregar sebelumnya menjabat Dandenintel Kodam VI Mulawarman sedangkan Letkol Cpn Rony Nuswantoro Hadi sebagai Pamen Kodam VI Mulawarman.

Menurut Brigjen Irham, jabatan Komandan Kodim merupakan jabatan yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan pembinaan teritorial (Binter) sebagai salah satu fungsi utama TNI AD dalam rangka menyiapkan potensi wilayah menjadi kekuatan wilayah guna kepentingan pertahanan Negara.

Untuk itu setiap pejabat Komandan Kodim harus mengetahui bahwa Binter sebagai fungsi utama TNI AD, harus dipahami sebagai roh pengabdian ditengah-tengah masyarakat,  yang senantiasa diarahkan untuk mencapai terwujudnya Ruang, Alat dan Kondisi Juang yang tangguh, serta Kemanunggalan TNI dan Rakyat bagi kepentingan pertahanan Negara di darat. “Dalam implementasinya kegiatan Binter tersebut, perlu di sinergikan dengan tugas-tugas pemberdayaan wilayah pertahanan aspek darat, yang sarat dengan berbagai permasalahan, sesuai karakteristik daerah penugasan masing-masing,” kata Danrem.

Berkaitan dengan dinamika tugas dan perkembangan situasi di wilayah Korem 091/ASN, pada kesempatan ini, saya perlu mengingatkan point penting yang harus disikapi dan menjadi atensi bagi Komandan Kodim dalam pelaksanaan tugas kedepan diantaranya ancaman terorisme, pengawasan terhadap orang asing, narkoba, dan kegiatan ormas.

Danrem menjelaskan, ancaman terorisme di wilayah sebagai salah satu wujud ancaman nyata terhadap keutuhan wilayah, kedaulatan bangsa dan keselamatan seluruh bangsa Indonesia. Ancaman tersebut bersifat laten, dinamis, dapat muncul secara tidak terprediksi, mendadak dan berpengaruh secara langsung terhadap stabilitas nasional.

“Oleh karena itu, pemberdayaan seluruh komponen bangsa dalam penanggulangan terorisme harus dilakukan secara komprehensif dengan mendayagunakan segenap kekuatan dan sumber daya diwilayah dalam menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan negara serta eksistensi NKRI,” ungkapnya

Kemudian, permasalahan lain yang tidak kalah pentingnya adalah pengawasan terhadap orang asing (POA). Seperti kita ketahui bersama di wilayah Provinsi Kaltim merupakan salah satu daerah tujuan masuknya tenaga kerja asing secara illegal, sehingga apabila permasalahan tersebut tidak diantisipasi dengan baik akan berdampak pada persoalan sosial, politik, ekonomi dan keamanan diwilayah.

Berikutnya, yang permu dicermati, ujar Danrem, yakni masalah penyalahgunaan Narkoba, di mana Narkoba merupakan ancaman yang nyata bagi ketahanan bangsa. Penyalahgunaan narkoba ditengah-tengah masyarakat sudah sangat meresahkan, bahkan sudah masuk pada seluruh tingkat kehidupan sosial, sehingga menjadi sulit untuk dideteksi pergerakannya.

“Untuk itu saya perintahkan kepada Komandan Kodim agar memerangi secara serius permasalahan Narkoba, lakukan tindakan pencegahan penyalahgunaan Narkoba baik itu di internal dan eksternal satuan masing- masing, koordinasikan Polri dan BNN dalam penanganannya,” kata Danrem.

Selanjutnya menyikapi permasalahan maraknya kegiatan Ormas di wilayah Korem 091/ASN perlu disikapi secara serius, karena di samping keberadaannya dapat dijadikan sebagai partner dalam pelaksanaan tugas. Namun juga dapat menjadi permasalahan sosial di wilayah, oleh karenanya perlu adanya pendekatan secara persuasif dan pembinaan secara intensif oleh para Komandan Kodim sebagai mitra kerja dalam rangka pembinaan teritorial di wilayah masing-masing.

TNI Netral

Dalam  kesempatan itu, Danrem kembali menegaskan untuk kesekian kalinya, dalam pelaksanaan Pilpres Tahun 2019,  TNI lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dengan mengedepankan sikap tidak berpihak kepada salah satu Parpol dengan memegang  Prinsip NETRAL. Sikap Netralitas TNI yaitu  lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara yang lebih luas dibanding dengan sikap dukung-mendukung pada salah satu kelompok atau golongan tertentu.

“Netralitas TNI harus benar-benar dipahami, dihayati dan diimplementasikan dalam kehidupan prajurit TNI.  Hal ini merupakan salah satu wujud ketaatan TNI kepada Undang-Undang, dalam menyukseskan program reformasi,” kata Brigjen Irham.

Danrem juga memberikan penekanan kepada para pejabat Komandan Kodim terkait dengan komitmen dalam rangka mewujudkan clean goverment dan good governance di dalam tubuh organisasi TNI AD, hendaknya pelaksanaan program dan pengelolaan anggaran yang dipertanggung jawabkan ke Dandim dilakukan secara konsisten.

“Untuk dapat menjalankannya, kuncinya adalah melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian serta komunikasi yang baik pada semua tingkatan satuan dengan ketat, terus menerus, tegas dan tanpa kompromi, serta selalu berkoordinasi kepada lembaga pengawasan seperti Inspektorat Kodam (Itdam) yang mengemban fungsi pengawasan dan pemeriksaan,” tutup Danren. (001)