Danlantamal XIII Tarakan Pastikan Tidak Terjadi Pelanggaran di Perairan Nunukan

Danlantamal Utama XIII Tarakan, Laksamana Pertama TNI (P) Fauzi bersama Danlanal Nunukan Letkol (P) Arief Kurniawan Hertanto. (Foto Budi Anshori/Niaga.Asia)

NUNUKAN.NIAGA.ASIA-Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut  (Danlantamal)  XIII Tarakan, Laksamana Pertama TNI (P) Fauzi mengunjung Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, dalam rangka memastikan tidak terjadi tindak pelanggaran di perairan Kabupaten Nunukan, Indonesia yang berbatasan dengan Malaysia.

“Tugas menjaga wilayah garis perbatasan Indonesia memerlukan sinergitas yang kuat antara pemerintah daerah bersama Pangkalan TNI AL (Lanal) Nunukan,” kata Laksamana Pertama TNI (P) Fauzi pada Niaga.Asia, Sabtu (12/03/2022).

Kunjungan Danlantamal Utama  XIII Tarakan dan rombongan ke wilayah Lanal Nunukan, memberikan  makna bahwa tugas TNI AL ke depan akan lebih prioritas menjaga wilayah perbatasan dengan tingkat pengamanan dan pengawasan ketat.

Bertemu dan melihat langsung prajurit di perbatasan Indonesia adalah bagian dari perhatian Danlantamal dalam memberikan semangat maupun spirit kepada jajaran Lanal Nunukan, sehingga tidak ada satu jengkal pun terjadi pelanggaran di laut.

“Tiap perbatasan memiliki kerawanan – kerawanan pelanggaran laut, karena itu perlu tingkat pengamanan yang tinggi dalam melindungi wilayah dan warga negara,” ungkapnya.

Sebagai wilayah perbatasan, Kabupaten Nunukan memiliki isu-isu perbatasan yang berkaitan dengan keamanan. Namun, dilain sisi hubungan interaksi kedua dua negara memiliki dampak ekonomi bagi Indonesia khususnya Nunukan.

Lindungi PMI  dari Penyeberangan Ilegal

Isu perbatasan yang saat ini sedang hangat adalah akan dibukanya kembali hubungan jalur transportasi di perbatasan oleh  Malaysia. Terbukanya kemblai perlintasan tentunya memberikan peluang besar bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) illegal.

“Terbukanya jalur perbatasan berpotensi membuka pelanggaran di laut, terutama pekerja ilegal dan penyelundupan barang terlarang,” kata Danlantamal.

Dikatakan Danlantamal, tugas prajurit TNI AL di perbatasan tidak sebatas menjaga wilayah negara, namun juga melindungi warga Indonesia dari praktek illegal yang salah satu kegiatan penyeberangan PMI non prosedural.

Pemberangkatan PMI non prosedural ke Malaysia, sangat merugikan bagi pekerja itu sendiri karena tidak dijamin dalam hukum. Oleh karena itu, Lanal Nunukan harus menutup jalur keluar keberangkatan pekerja ilegal.

“Melindungi warga Indonesia adalah tugas kita dan saya yakin, Danlanal Nunukan pasti melarang pekerja ilegal melintasi wilayah kerjanya,” tutur dia.

Terlepas dari isu-isu dibukanya jalur perbatasan, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KASAL) Laksamana TNI Yudo Margono, dalam instruksi kebijakannya memerintahkan bahwa wilayah perbatasan tidak boleh terjadi pelanggaran.

Komitmen kebijakan Kasal ini harus dijaga dengan melaksanakan tugas pengamanan dan pengawasan ketat menutup segala bentuk kegiatan illegal serta pelanggaran di laut perbatasan Indonesia.

“Mau dibuka atau tidak jalur berbatasan tetap kita melarang pekerja ilegal lewat perairan Lanal Nunukan,” tegasnya.

Kemudian selanjutnya, terkait rencana dibukanya Pelabuhan Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik, Laksamana Pertama TNI (P) Fauzi menuturkan, peningkatan pasukan dukungan pengamanan akan disesuaikan dengan tingkat ancaman.

“Sebatik sudah ada pasukan Lanal dan Marinir, kalaupun ada peningkatan pasukan pasti dilihat dari ancaman, tapi semua prajurit akan fokus mengamankan disana,” pungkasnya.

 Penulis : Budi Anshori | Editor : Rachmat Rolau

Tag: