SAMARINDA.NIAGA.ASIA — Komisi IV DPRD Kaltim tegas meminta pemerintah daerah, khususnya Pemkot Samarinda, menghentikan dan menutup eks lokalisasi yang masih nekat menjalankan praktik prostitusi, mulai Loa Hui hingga Solong.

Untuk diketahui, eks lokalisasi Loa Hui dan Solog, belum lama ini jadi sasaran operasi penertiban Satpol PP Kaltim dan Kota Samarinda. Petugas memergoki dugaan prostitusi terselubung dalam bilik kamar dari deretan kafe. Padahal lokalisasi itu sudah ditutup sejak 1 Juni 2016 lalu.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Darlis Pattalongi menerangkam, apabila upaya Pemkot hanya sebatas mengeluarkan larangan, hal itu dinilai akan sia-sia tanpa adanya tindakan nyata.

Dia khawatir ke depannya akan selalu ada oknum tidak bertanggung jawab yang kembali menghidupkan, dan menjalankan tempat terlarang itu.

“Sejauh pengetahuan kami, pemerintah kota sebelumnya pernah melakukan penertiban terhadap praktik-praktik prostitusi di kawasan tersebut. Namun, hingga kini aktivitas itu masih terus berlangsung,” kata Darlis, ditemui di Gedung E DPRD Kaltim, Samarinda, belum lama ini.

Oleh karena itu, Darlis meminta agar aparat pemerintah daerah dapat melakukan penertiban secara optimal dan tuntas, mengingat saat ini perkembangan permukiman masyarakat yang berada dekat dari kawasan itu semakin bertambah dan meluas.

Sehingga, lanjut Darlis, keberadaan praktik prostitusi itu akan berpotensi mengganggu kehidupan keluarga dan masyarakat di sekitarnya.

Darlis juga menekankan penutupan lokalisasi ini tidak hanya fokus pada dua atau tiga titik tempat-tempat prostitusi yang telah disorot.

Pemerintah, menurut Darlis, harus melakukan penutupan permanen, dan dilakukan secara menyeluruh di lokasi-lokasi lain yang juga digunakan untuk praktik prostitusi di kota Samarinda.

“Karena meskipun sudah dilarang, praktik tersebut tetap dapat berlangsung,” demikian Darlis Pattalongi.

Penulis: Nur Asih Damayanti | Editor: Saud Rosadi | Advertorial DPRD Kaltim

Tag: DPRD KaltimProstitusi