SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi, menyoroti pemilihan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat yang berada di dalam kota ibu kota provinsi dan di ibu kota kabupaten, padahal seharusnya di daerah 3T (Tertinggal, Terisolir, atau Terpencil) di Mahakam Ulu, Kutai Barat, atau Kutai Timur, dan pedalaman Berau.
“Saya heran pemilihan lokasi Sekolah Rakyat ini,” kata Darlis pada niaga.asia, Rabu (14/5/2025).
Program ini menyediakan fasilitas pendidikan, penginapan, makan, hingga alat belajar secara gratis untuk tingkat SD, SMP, hingga SMA dengan sistem asrama penuh untuk kalangan masyarakat miskin dan miskin ekstrem.
Beberapa lokasi yang direncanakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Kalimantan Timur antara lain SMA 16 dan SMA Melati (eks SMAN 10 Jalan Rifaddin) Samarinda, Bukit Biru di Tenggarong/Kukar, Gunung Tabur di Berau, dan Lawe-Lawe di Penajam Paser Utara.
“Di wilayah perkotaan seperti Samarinda dan Tenggarong sudah memiliki akses pendidikan yang memadai, termasuk sudah banyak sekolah swasta. Rasa kurang tepat,” sambungnya.
Ia menambahkan bahwa ide awal pendirian Sekolah Rakyat adalah untuk fokus pada komunitas-komunitas yang kurang mampu, terpencil, dan memiliki akses terbatas terhadap fasilitas pendidikan.
“Justru kembali waktu ide pertama pendirian Sekolah Rakyat itu kan kita menyangkanya justru malah fokusnya adalah ke komunitas-komunitas yang kurang mampu, yang terpencil dan yang akses ke fasilitas pendidikan sulit,” jelasnya.
Darlis berharap agar pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Sosial, dapat memfokuskan pembangunan Sekolah Rakyat di daerah-daerah 3T, terutama di daerah-daerah pedalaman seperti Mahakam Ulu, Kutai Timur, dan Kutai Barat.
“Makanya ya mudah-mudahan juga pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial bisa juga memfokuskan pendidikan sekolah-sekolah rakyat itu di daerah-daerah 3T tadi itu ya, terutama daerah-daerah yang pedalaman kita punya seperti di Mahulu misalnya, Kutim, Kubar itu,” harapnya.
Ia juga menyoroti bahwa di beberapa kecamatan di Kukar, akses pendidikan masih sangat sulit.
“Ya kalau di Kukar sih masih ada wilayah-wilayah memang yang, susah, karena dulu saya lama mewakili Kukar kan, jadi saya juga melihat ada beberapa kecamatan-kecamatan yang akses pendidikan itu sangat sulit, dan di sana rasa keadilan terhadap akses pendidikan kan juga rendah gitu,” tambah Darlis.
Darlis menegaskan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat seharusnya menjawab rasa keadilan masyarakat terhadap akses pendidikan.
“Kita sih berharap bahwa keberadaan sekolah rakyat ini justru malah menjawab rasa keadilan. rasa merasa keadilan masyarakat terhadap aset pendidikan. Harapan kita seperti itu,” ujarnya.
Penulis : Nai | Editor : Intoniswan | ADV DPRD Kaltim
Tag: Pendidikansekolah rakyat