SANGATTA.NIAGA.ASIA-Tenggang waktu yang diberikan kepada seluruh organisasi perangkat Daerah (OPD) menyelesaikan data seluruh Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) untuk kebutuhan administrasi kepesertaan di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Kesehatan, tidak kunjung lengkap, masih banyak OPD yang tak bisa menepati janji menyerahkan validasi data honorer tersebut.

Kejadian itu  membuat geram Wabup Kutim H Kasmidi Bulang saat memimpin rapat kerja coffee morning di Ruang Meranti, Kantor Bupati, Senin (18/2/2019). “Kesehatan (TK2D) itu penting, jangan sampai ada TK2D kita sakit (tapi tak ada jaminan kesehatan) gara-gara hanya 1 OPD (tidak menyelesaikan data). Akibatnya TK2D tidak bisa berobat,” kata Wabup dengan nada sedikit tinggi.

Wabup Kasmidi menyayangkan hal tersebut sampai terjadi. Sebab seharusnya hal-hal berkaitan BPJS untuk TK2D ini sudah selesai dari pekan lalu. Bukan menjadi pembahasan pada coffe morning Senin ini.  Dia tak mau Kepala OPD berkata siap, tapi pada kenyataannya tak terealisasi. Sebab dampaknya adalah biaya asuransi kesehatan TK2D melalui BPJS ikut tertunda.

Sekretaris  Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) Rudi Baswan mengatakan OPD yang belum memberikan data TK2D-nya adalah Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga Sangatta, Dinas Pendidikan dan Dinas Pertanian dengan alasan bermacam-macam. “Baru sekitar 4000-an data TK2D yang sudah masuk (terdata oleh BKPP),” ujar Seketaris BKPP.

Sekretaris Dinkes Hariyati yang mewakili Kepala Dinas Kesehatan dr Bahrani di Coffe Morning mengaku terkejut dikarenakan kurang informasi mengenai BPJS TK2D yang dibahas diruang Meranti ini. “Kendala dalam pengumpulan data ini adalah Kartu keluarga mereka belum disetorkan dan hal lainnya” ungkap Hariyati.

Sekedar diketahui, seharusnya TK2D Kutim yang berhak mendapatkan biaya BPJS Kesehatan, jika semua datanya divalidasi mencapai lebih dari 7.000. (hms7)