Salah satu lokasi bekas tambang yang ditinjau KPK, Jumat (9/8/2019) lalu. (foto : istimewa)

SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kaltim kembali .memprogramkan rencana alih fungsi lahan eks tambang di Kaltim, menjadi lahan khusus ternak. Pasalnya, di Kaltim belum ada lahan khusus pengembangan ternak yang tidak bersusun dengan sektor lain.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Veridiana Huraq Wang menyetujui hal tersebut, apabila memang bisa direalisasikan. “Ya, kenapa tidak kita manfaatkan jika memungkinkan,” kata dia, belum lama ini.

Untuk itu, pihaknya sedang mengupayakan untuk mengevaluasi, khususnya kontrak tambang Perjanjian Karya Pertambangan Batu Bara (PKP2B).

Terpisah, Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu berkomentar berbeda. Dia cenderung kurang sepakat dengan adanya program tersebut. “Kalau bicara tentang peternakan itu, ternak itu juga butuh lahan subur. Nah, lahan eks tambang itu tidak subur,” kata dia.

Oleh karenanya, menurut politisi PAN itu menilai, jika pemerintah mau menggalakan program tersebut, harus ada penelitian yang membuktikan bahwa kesuburan lahan untuk pakan ternak, dan juga harus bisa menjamin gizinya.

Senada dengan yang pernah dipaparkan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, yang menyebutkan bahwa lubang eks-tambang juga tidak sehat bila dijadikan kolam ikan.

“Kalau tidak, ya akan mati juga. Kalau saya, sampai sekarang belum ada menemukan bahwa itu (lahan eks tambang untuk ternak) cocok,” sebut Baharuddin, yang juga sebelumnya juga pernah menjabat Dinamisator Jatam periode 2002-2004 ini.

Kemudian, program yang menjadi solusi kebutuhan lahan di Kaltim ini harus ada kajian khusus. “Nah, pemerintah harus bantah omongan saya. Membantahnya lewat penelitian bahwa itu cocok,” tandasnya.

Adapun, lanjutnya, hingga saat ini pemerintah tidak pernah membantah pendapatnya tersebut. Secara tegas Baharuddin tidak merekomendasikan lahan eks tambang menjadi lahan peternakan.

“Harusnya dia (pemerintah) bantah. Jika tidak, saya tidak mendorong. Kalau soal peternakan, saya mendukung untuk penelitian itu (lahan eks tambang untuk ternak),” kata Baharuddin.

Lebih lanjut, Baharuddin menyebutkan, selama ini yang keliru adalah jajaran dinas yang tak kunjung meminta revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Karena, selama ini Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, merupakan salah satu OPD yang tidak pernah mendorong hal tersebut.

“Jika saja kemarin bilang, kita pasti akan mengatakan kepada pemerintah untuk menyediakan lahan khusus untuk peternakan,” tutupnya.

Untuk diketahui, sesuai dengan pemaparan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kaltim beberapa waktu lalu saat rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPRD Kaltim, program tersebut mendapat dukungan Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN).

Dalam hal itu, KEIN akan melakukan kajian untuk pengembangan sapi pada lahan eks tambang. Sehingga Kaltim menjadi salah satu lumbung nasional, dan kemudian kajian tersebut akan diajukan kepada Presiden. (009)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *