NUNUKAN.NIAGA.ASIA-Teriakan tolak “Kebijakan Gubernur Kaltara Tidak Pro Rakyat” yang akan membongkar pondasi tali bentangan rumput laut menggema mengiringi kedatangan ratusan perwakilan petani rumput laut Nunukan yang menggelar aksi demo damai di gedung DPRD Nunukan, Kamis (13/10/2022).
Perwakilan petani rumput laut dari Kecamatan Sebatik, Sultan mengajak petani bersatu menghilangkan kezaliman dan bersatu menolak kebijakan yang tidak mensejahterakan, apalagi jika kebijakan itu memecah belah masyarakat.
“Kami petani heran kenapa seolah-oleh dianggap parasit, bangun pondasi intimidasi sampai-sampai pondasi dibongkar petugas,” bebernya.
Petani selalu dilarang tidak lagi membangun pondasi karena areal tersebut masuk kawasan perikanan, padahal hampir semua petani tangkap ikan yang terpusat di Tambaring, Kecamatan Sebatik, telah beralih profesi ke petani rumput laut.
Luas perairan dangkal yang digunakan untuk usaha rumput laut di Kabupaten Nunukan sangat sedikit, sedangkan areal tangkap ikan sangat luas bahkan tidak sedikit nelayan mencari ikan sampai ke kabupaten Berau, Kalimantan Timur.
“Selalu alasannya alur pelayaran kapal PT Pelni terganggu rumput laut. Kami ini mau hidup kasihan anak-anak, anggota dewan kalau pensiun bisa juga tanam rumput laut,” ujarnya.
Pemerintah harus jeli melihat sektor perekonomian mana yang perlu didukung yang salah satunya usaha rumput laut, dari usaha inilah pembudidaya mempekerjakan ibu-ibu yang hasilnya membantu rumah tangga.
Kabupaten Nunukan menjadi magnet bagi warga luar mencari kerja dan berusaha rumput laut. Harusnya, perusahaan pelayaran PT Pelni dan kapal swasta bersyukur dari sektor usaha rumput laut inilah ribuan orang itu naik jadi penumpang kapal.
“Janda-janda tua dan muda bikin kue jual ke petani rumput laut, truk dapat angkutan rumput laut, sampai bekas perampok ikut kerja rumput laut,” katanya.
Koordinator aksi dari Petani Rumput Laut Perairan Mamolo (APRLPM) Nunukan, Muhammad Hisyam mengatakan, kebijakan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal Paliwang tidak pro rakyat terutama bagi petani rumput laut.
“Kami menolak keras rencana Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemprov Kaltara yang hendak pembongkaran pondasi rumput laut di perairan Mamolo,” kata Hisyam pada Niaga.Asia, Kamis (13/10/2022).
Surat Keputusan (SK) Gubernur Kaltara Nomor 523/2398/DKP/GUR tanggal 29 Juli 2022 yang disampaikan ke Bupati Nunukan perihal pemberitahuan petani rumput laut yang menutup alur pelayaran tentunya atas dasar masukan Pemerintah Nunukan.
Menanggapi itu, Hisyam menyebutkan, pertemuan Pemprov Kaltara dengan Pemkab Nunukan membahas perairan mustahil tanpa membahas rumput laut dan arus pelayaran yang selama ini selalu dipersoalkan pihak tertentu.
“Pemkab Nunukan jangan lempar batu sembunyi tangan, jangan selalu beralasan penetapan kebijakan perairan urusan Pemprov Kaltara,” ucapnya.
Pembahasan jalur pelayaran dan areal budidaya rumput laut dari instansi pemerintah jangan sebetas melibatkan kelompok dan wilayah tertentu yang sudah pastinya tidak membawa suara petani secara keseluruhan.
Karena itu, lanjut Hisyam, hentikanlah rencana pembongkaran pondasi rumput laut sebelum adanya kajian dan diskusi bersama orang yang ditunjuk mewakili suara hati petani, perusahaan pelayaran dan nelayan tangkap.
“Jika aspirasi ini tidak dipenuhi pemerintah, APRLPM Nunukan akan kembali menggelar demo dengan jumlah orang lebih banyak,” jelasnya.
Penulis : Budi Anshori | Editor : Intoniswan
Tag: Rumput Laut