Demo Tolak BBM Naik di Nunukan, Mahasiswa : DPRD Jangan Hanya Pintar Menjilat

Anggota DPRD Nunukan menemui kelompok mahasiswa yang menggelar demo penolakan kenaikan BBM (niaga.asia/Budi Anshori)

NUNUKAN.NIAGA.ASIA – Delapan organisasi aliansi mahasiswa di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara) menggeruduk kantor DPRD Nunukan menyuarakan penolakan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang ditetapkan pemerintah sejak Sabtu 3 September 2022.

Aksi demo yang dikawal aparat barisan polisi wanita dan polisi lainnya berpakaian lengkap, satuan TNI AD dan Satpol PP dimulai dari pintu pagar kantor DPRD hingga menyeruduk masuk ke pintu utama kantor DPRD Nunukan.

Sambil membentangkan baliho dan karton bertuliskan penolakan kenaikan BBM, para mahasiswa meminta anggota DPRD memahami keinginan masyarakat yang hidupnya semakin susah karena kenaikan BBM Pertalite dan solar subsidi.

“Tolong kalian dewan terhormat peka terhadap hidup masyarakat, jangan hanya diam duduk manis di kursi empuk,” kata Jenderal Lapangan Demo Mahasiswa, Muhammad Yusuf kepada niaga.asia Selasa.

Mahasiswa sebagai agen perubahan aktif menganalisis permasalah-permasalahan di masyarakat. Mereka menilai kenaikan harga BBM dan elpiji sebagai kebijakan dari pemerintah, dampaknya menimbulkan kesengsaraan masyarakat.

Keberadaan mahasiswa kembali turun ke jalan menyampaikan keinginan masyarakat kecil hendaknya disikapi oleh dewan sebagai aspirasi yang harus diperjuangkan. Pedemo meminta anggota DPRD jangan hanya ketika Pemilu legislatif berteriak lantang dan bertemu rakyat.

“Kami tidak membawa kepentingan apapun kecuali kepentingan rakyat. Kenapa kebijakan pemerintah selalu mencekik rakyat? ketus Yusuf.

Menurut pedemo subsidi BBM dan elpiji tidak tepat sasaran karena digunakan orang-orang tidak berhak, tidak seharusnya semakin merajalela. Legislator sebagai fungsi pengawasan terkesan membiarkan persoalan berlarut-larut hingga menimbulkan kesengsaraan masyarakat miskin.

Mahasiswa juga meminta DPRD Nunukan memperjuangkan 7 poin amanat yaitu menolak kenaikan BBM subsidi, usut dan tangkap mafia BBM, membentuk satgas pengawasan BBM dan elpiji 3 kilogram, meminta transparansi jumlah distribusi BBM subsidi, percepat pembentukan forum corporate social responsibility (CSR) pembangunan jalan dari desa Mansalong ke Desa Beringin, Kecamatan Lumbis dan membangun jalan menuju kampus Politeknik Nunukan.

“Pikirkan kepentingan kami dan masyarakat. Dewan jangan hanya pintar menjilat datang ke rumah masyarakat ketika pemilihan. Mana janji-janji kalian?” tegas Yusuf.

Ketua DPRD Nunukan Rahma Leppa bersama anggota DPRD lainnya Gat Khaleb, Nadia, Ahmad Triyadi, Joni Sabindo dan Darmawansyah keluar dari gedung DPRD memenuhi permintaan mahasiswa untuk menjawab keinginan yang disampaikan.

Leppa dalam pernyataannya menerangkan, DPRD sangat merespons dan berterima kasih kepada masyarakat yang aktif memperjuangkan keinginan masyarakat menolak kenaikan BBM dan elpiji subsidi.

“Terima kasih orasi dan pendapatnya. DPRD Nunukan menyambut aspirasi mahasiswa termasuk protes terhadap penyaluran LPG 3 kilogram yang selalu bermasalah,” sebutnya.

Semua keinginan mahasiswa dalam demo akan dituangkan dalam rekomendasi dewan kepada pemerintah kabupaten Nunukan. Khusus pembangunan jalan di Kecamatan Lumbis, kewenangan tersebut berada di tingkat provinsi Kaltara.

DPRD juga berjanji akan memanggil instansi terkait yang membidangi BBM dan elpiji dalam pertemuan rapat dengar pendapat, untuk meminta penjelasan pertanggungjawaban atas persoalan dugaan mafia BBM dan elpiji.

“Dari dulu dikeluhkan soal elpiji 3 kilogram, DPRD pernah sidak tidak ada oknum-oknum nakal ini. Besoknya muncul lagi laporan kelangkaan,” kata Leppa.

Penulis : Budi Anshori | Editor : Intoniswan

Tag: