Diarpus Catat Empat Kecamatan di Kukar Belum Jalankan Digitalisasi Arsip

Bupati Aulia Rahman Basri. (Niaga.Asia/Lydia Apriliani)

TENGGARONG.NIAGA.ASIA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dibawah kepemimpinan Bupati Aulia Rahman Basri dan Wakil Bupati Rendi Solihin terus memperkuat komitmen menuju tata kelola pemerintahan berbasis digital melalui penerapan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi).

Namun, dari hasil evaluasi terbaru yang baru-baru ini disampaikan Plt Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Diarpus) Kukar Rinda Desianti dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Aplikasi Srikandi, menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah kecamatan di Kabupaten Kukar yang belum menggunakan sistem kearsipan digital tersebut.

Dari total 59 OPD termasuk kecamatan kata Rinda, tingkat pemanfaatan aplikasi Srikandi masih beragam. Ada yang sangat aktif, namun ada pula kecamatan yang sama sekali belum menjalankan sistem digital ini.

“Ada 4 kecamatan yang sama sekali belum pernah menggunakan aplikasi Srikandi, yakni Kecamatan Kembang Janggut, Muara Kaman, Muara Muntai, dan Samboja,” ungkapnya pada Kamis (16/10) di Pendopo Odah Etam.

Sementara, untuk kecamatan yang paling tinggi dalam penggunaan aplikasi Srikandi ini adalah Kecamatan Muara Badak dengan 2.711 naskah keluar, disusul Kecamatan Sebulu dengan 2.335 naskah keluar, dan Kecamatan Kota Bangun dengan 1.448 naskah keluar.

Jumlah naskah keluar kata dia, menjadi salah satu indikator keaktifan dan kedisiplinan bagi perangkat daerah ataupun kecamatan dalam menciptakan arsip elektronik yang tentunya sesuai dengan ketentuan tata kelola kearsipan nasional.

Para camat diharapkan Rinda, benar-benar bisa memahami pentingnya digitalisasi arsip untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pelayanan publik.

“Mudah-mudahan melalui rakor ini, ada evaluasi ke depannya,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia juga mengumumkan adanya kabar baru terkait penyempurnaan fitur dalam aplikasi Srikandi.

“Kami sudah berdiskusi dengan pihak Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), ternyata disposisi dalam aplikasi Srikandi bisa diubah atau disesuaikan (customized). Minggu depan kami mulai menyesuaikan format disposisi agar lebih efisien dan relevan dengan kebutuhan OPD di Kukar,” terangnya.

Sementara itu, Bupati Aulia Rahman Basri dalam arahannya menegaskan pentingnya transformasi digital hingga level kecamatan dan desa. Menurutnya, penggunaan aplikasi Srikandi harus mampu menciptakan efisiensi kerja lintas wilayah tanpa perlu birokrasi panjang.

“Kawan-kawan di kecamatan dan desa, terutama yang punya pelayanan langsung kepada masyarakat, ke depan harus bisa menggambarkan penggunaan aplikasi elektronik ini dengan baik,” tegas Aulia.

Ia mencontohkan, proses komunikasi antarinstansi kini seharusnya tak lagi bergantung pada pertemuan fisik.

“Sekolah atau puskesmas yang ada di Tabang, misalnya, tidak perlu datang ke Tenggarong hanya untuk minta tanda tangan kepala dinas. Semuanya bisa dilakukan lewat Srikandi,” katanya.

Orang nomor satu di Kutai Kartanegara itu juga menyambut baik rencana penyesuaian sistem disposisi yang lebih fleksibel di aplikasi Srikandi.

“Tadi kami sudah diskusi dengan pihak ANRI, ternyata di dalam aplikasi Srikandi itu bisa dilakukan rekomendasi atau disposisi secara customized. Ini sangat membantu dan harus kita manfaatkan,” imbuhnya.

Tak lupa pada kesempatan itu, Bupati Aulia Rahman Basri memberikan apresiasi kepada kecamatan yang telah aktif menggunakan aplikasi Srikandi serta mendorong kecamatan lain agar segera berbenah.

“Saya senang mendengar ada kecamatan yang sudah melaksanakan ini dengan baik. Mudah-mudahan bisa terus berjalan lebih lancar, dan yang belum aktif, mari sama-sama kita kejar ketertinggalannya,” tutupnya.

Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan | Advertorial

Tag: