TANJUNG REDEB.NIAGA.ASIA – Komisi III DPRD Berau menggelar rapat kerja dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Kamis (3/6/2021).

Dalam rapat kerja ini, Komisi III mengevaluasi sejumlah kegiatan dinas PU, baik yang anggarannya dari APBD maupun APBN.

“Kita minta penjelasan dari PUPR terkait realisasi pelaksanaan pelelangan,” kata Ketua Komisi III H Saga’ kepada Niaga Asia, Kamis (3/6/2021).

Menurutnya, Dinas PUPR melaporkan sudah hampir 70 persen program yang diajukan ke LPSE untuk dilelang. “Kita tekankan paling lambat Juli, secara keseluruhan semuanya sudah dilelang,” jelas Saga’.

Sebagai mitra kerja Komisi III, kata Saga’, rapat evaluasi ini sangat penting untuk mengetahui pekerjaan mana yang belum selesai dilelang dan apa saja yang menjadi kendalanya, serta keterlambatan pengerjaan proyek di lapangan.

“Rapat evaluasi dilakukan, karena selama ini kita melihat ada pekerjaan baru dilelang mendekati tahun anggaran berakhir,” katanya.

Disebutkan, pelaksanaan pekerjaan terburu-buru diakhir tahun berpengaruh kualitas proyek.

Selain evaluasi program kegiatan, Komisi III juga meminta penjelasan hasil validasi dan verifikasi pokok-pokok pikiran tahun anggaran 2022 dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

“Kalau SIPD, kita juga sudah mendapatkan penjelasan kalau PU itu bukan menolak melakukan verifikasi, melainkan adanya salah pemahaman dari mereka. Misalnya, di Dapil saya mengusulkan pengerjaan proyek ini, kemudian ada anggota dewan lain juga mengusulkan yang sama di lokasi yang sama. Itu dianggap dobel. Padahal tidak seperti itu,” ungkapnya.

Dijelaskan Saga’, untuk masalah usulan itu, tidak semua yang diusulkan oleh dewan itu bentuknya penunjukan langsung. Tetapi, ada yang memang gabungan untuk penuntasan kegiatan yang sifatnya lanjutan.

“Kalau bentuk anggaran penunjukan langsung satu orang dewan itu tidak boleh lebih dari Rp 200 juta, tetapi kalau gabungan itu bisa sampai Rp 3 miliar Rp 4 miliar untuk penuntasan,” ujarnya.

Ditambahkan, hal ini tadi sempat menjadi miskomunikasi dalam rapat, tetapi sudah di-clear-kan.

“Dinas PUPR juga akan tetap melakukan evaluasi ke lapangan, meninjau langsung apakah yang diusulkan itu patut dianggarkan atau tidak,” tutupnya.

Penulis: Rita Amelia | Editor : Intoniswan

Tag: BerauDPRD BerauKaltim