TANJUNG REDEB.NIAGA.ASIA-Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Berau sepanjang tahun selalu memperjuangkan ke Pemeprov Kaltim hingga ke pemerintah pusat agar memperoleh bantuan keuangan atau bantun program untuk pembangunan infrastruktur jalan poros, jalan kampung, jalan usaha tani, pendidikan, listrik, sarana air bersih serta tentang peningkatan kesehatan.
“Kita selalu berusaha mencarikan dana apa-apa yang diusulkan untuk dibangunkan oleh masyarakat,” kata Sekretaris DPUPR, Nanang Bakran, Minggu (24/11).
Usulan masyarakat tidak ada habisnya, bahkan bisa jadi terus meningkat. Itu wajar mengingat jumlah penduduk Kabupaten Berau setiap tahunya terus bertambah, permukiman penduduk pun makin meluas, mulai dari perkotaan, pedesaan hingga ke daerah pesisir.
“Inilah yang membuat usulan masyarakat yang tidak ada habisnya dan cenderung meningkat. Sebab permukiman berkembang, maka secara otomatis kebutuhan dasar dibutuhkan. Mulai dari jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, sarana air bersih, dan sarana prasarana kesehatan,” kata Nanang menjelaskan.
Semakin banyaknya usulan masyarakat, sambung Nanang, tentu secara teknis Pemkab Berau melalui Dinas PUPR harus banyak melakukan pertimbangan khusus, untuk membuat suatu kebijakan yang tepat, dan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
“Karena itu, dalam setiap rapat koordinasi tingkat OPD, Dinas PUPR selalu berusaha semaksimal mungkin memunculkan usulan – usulan masyarakat yang menjadi tanggung jawab PUPR,” terangnya.
Bahkan, sambung Nanang, untuk memperjuangkan usulan atau aspirasi masyarakat ini tidak berhenti sampai di APBD Kabupaten Berau, tetapi juga sampai ke APBD Provinsi hingga melalui APBN pusat.
“Karena itu kami pun sering kali berkoordinasi dengan anggota Dewan (DPRD), untuk sama – sama mencari solusi sekaligus berjuang bersama – sama ke Pemprov Kaltim atau ke Pempus,” urainya.
Pada dasarnya menurut Nanang, apa yang menjadi keinginan Dewan dan Pemkab Berau melalui Dinas PUPR sama, yakni ingin sama – sama mewujudkan apa yang menjadi impian masyarakat.
“Usulan – usulan baik yang disampaikan melalui reses, lengasung ke DPUPR, atau melalui Musrenbang kampung, tentu sangat dibutuhkan dan ingin segera terealisasi,” katanya.
Oleh sebab itu, bagaimana agar usulan – usulan masyarakat dapat direalisasikan dengan kondisi keuangan daerah seperti sekarang ini, Dinas PUPR dengan segala upaya melakukan koordinasi dan komunikasi ke Pempov Kaltim sampai ke Pemerintah Pusat.
“ Kalau hanya mengandalkan APBD Berau, sudah barang tentu tidak banyak yang bisa diakomodir. Tetapi kalau ada Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemprov Kaltim dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemput, tentu Pemkab Berau sangat terbantu untuk mewujudkan impian masyarakat,” pungkasnya. (ana/adv)