SANGATTA.NIAGA.ASIA – Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kutim tahun anggaran 2020 disepakti Rp 2,8 Triliun, menyusul penandatanganan berita acara, kesepakatan KUA dan PPAS oleh Wakil Bupati Kasmidi Bulang dengan Ketua DPRD Encek U R Firgasih, disaksikan Wakil Ketua I Asti Mazar dan Wakil Ketua II Arfan, di ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Rabu (6/11).

Secara garis besar kesepakatan terhadap KUA dan PPAS RAPBD tahun 2020 yang dibacakan Sekretaris DPRD Suroto, adalah sebesar Rp 2,8 Triliun. Terdiri dari anggaran pendapatan daerah sebesar Rp 141 miliar, dana perimbangan sebesar Rp 1,8 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 901 miliar. Sedangkan belanja dialokasikan Rp 2,8 triliun, direncanakan untuk belanja tidak langsung, terdiri dan belanja pegawai ASN, hibah, badan, oragnisasi, lembaga dan masyarakat atau kelompok serta Dana Desa (DD).

Semenatara itu, Encek UR Firgasih mengatakan, KUA dan PPAS merupakan landasan dalam menyusun program-program pembangunan 2020 mendatang. Harapannya, Pagu anggaran setiap OPD, khususnya OPD yang terkait langsung dengan kebutuhan masyarakat, harus lebih ditingkatkan demi tercapainya program yang direncanakan.

“Prioritas pelaksanaannya harus ditekankan pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sektor pertanian dan ekonomi kerakyatan,” kata Firgasih, yang juga istri Bupati Kutim Ismunandar itu.

Hadir dalam penandatangan nota KUA dan PPAS RAPBD Kabupaten Kutim 2020 itu, selain Wabup Kasmidi Bulang, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), Kepala Organisasi Pimpinan Daerah (OPD), tokoh agama, masyarakat dan pemuda, dan sejumlah undangan lainnya.  Selain itu juga, dihadiri sebanyak 34 orang anggota DPRD Kutim. (hms15)