BALIKPAPAN.NIAGA.ASIA – Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menjadi instrumen penting dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD)yang akan disampaikan ke publik.

Kepala Bidang IKP dan Kehumasan Diskominfo Kaltim Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalimantan Timur Irene Yuriantini, menegaskan itu saat menjadi narasumber dalam kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas PPID di lingkungan Satpol PP Kaltim yang digelar di Balikpapan, Rabu (23/7/2025).

Pertanggungjawaban publik OPD disampaikan oleh PPID. Tanpa PPID kinerja OPD menjadi tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

“Kalau kita nggak terbuka, berarti nggak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi PPID itu wajib. Karena dia yang mengelola dan menyiapkan informasi publik yang dihasilkan oleh OPD,” tegas Iren.

Iren juga menjelaskan bahwa berdasarkan regulasi, informasi publik terbagi menjadi beberapa kategori, seperti informasi berkala, serta-merta, setiap saat, dan dikecualikan. Untuk Satpol PP, informasi yang bersifat serta-merta menjadi sangat krusial.

“Contohnya informasi yang berdampak langsung ke masyarakat, apalagi yang bisa membahayakan. Itu wajib diumumkan saat itu juga, di website resmi mereka,” terangnya.

Terkait sanksi, Iren mengakui tidak ada sanksi hukum langsung. Namun ia menekankan adanya sanksi sosial yang cukup berat.

“Sanksinya bukan pidana, tapi rasa malu. Kalau badan publik dinilai tidak patuh, maka akan dikategorikan sebagai kurang informatif, dan itu mencoreng kinerja kita,” ungkapnya.

Diskominfo juga mencatat kepatuhan OPD dalam laporan tahunan yang dinilai oleh Komisi Informasi Provinsi Kaltim.

“Launching pemeringkatan Kepatuhan Badan Publik sudah dilakukan beberapa hari lalu. Tahun depan kita lihat Satpol PP bisa lebih baik,” pungkasnya.

Penulis: Putri | Editor: Intoniswan | Adv Diskominfo Kaltim

Tag: Diskominfo KaltimSatpol PP