NUNUKAN.NIAGA.ASIA – Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfotik) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Nunukan, 24 Juli lalu menggelar Forum Group Discussion (FGD) sekaligus Sosialisasi Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) dan Desa Cantik statistik.
Wakil Bupati Nunukan H. Hanafiah mengatakan, SDI sangat penting dan strategis bagi Kabupaten Nunukan, karena hal ini merupakan perintah untuk menggunakan Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik (SPBE) seperti penggunaan e-Katalog yang sudah diterapkan.
“Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kiranya bisa disiplin mengupdate data konten berkaitan dengan satu data. Apalah artinya menggaung-gaungkan satu data kalau kita tidak disiplin mengupdate data dari setiap dinas,” kata Hanafiah, Senin (29/07/2024).
Sementara itu, Kepala Diskominfotik Nunukan, Kaharuddin menerangkan, satu data di Kabupaten Nunukan berada dibawah koordinasi Bappedaltbang. Satu data ini sudah mulai diaktifkan dengan membutuhkan waktu dan proses implementasi satu data.
“SDI Nunukan masih ada beberapa kendala. tapi secara perlahan mulia membaik berkat dukungan dan membimbing BPS,” ucapnya.
Salah satu kemudahan penggunaan SDI adalah bisa melihat semua data secara langsung pada aplikasi. Tidak lagi harus ke tiap OPD, cukup hanya mengetik data dari OPD mana dan akan tampil pada dasbor aplikasi.
Senada dengan itu, Kepala BPS Nunukan, Iskandar menyampaikan, data pertumbuhan ekonomi, pengangguran, produksi beras dalam data kantor BPS disebut statistik dasar, sedangkan pada SDI OPD ada statistik sektoral.
“Keinginan kita adalah bagaimana 6.000 data yang tersebar di seluruh OPD Pemerintah Nunukan bisa masuk sesuai dengan standar yang ada,” tutur Iskandar.
Untuk tahun 2024, ditarget 1.000 data masuk dalam portal SDI Kabupaten Nunukan. Selain itu, ada juga program unggulan lain desa cinta statistik atau desa cantik yang outputnya adalah desa – desa nantinya bisa mengolah data.
“Kalau mau membangun Nunukan lebih baik bisa dimulai dari data. Nantinya pengambilan setiap kebijakan pemerintah dilandasi dengan data yang sudah sesuai dengan standar,” bebernya.
Kepala Bappeda Litbang Nunukan Iwan Kurniawan menjelaskan dalam forum satu data terdapat 3 unsur penting, pertama pembina BPS, kedua Walidata oleh Diskominfo dan ketiga e-Walidata adalah pendukung dari beberapa OPD seperti pendidikan dan kesehatan.
“Kita harapkan semua OPD intens berkomunikasi dengan Diskominfo untuk membangun arsitektur pengelolaan data agar mudah mengirim data,” terang Iwan.
Penulis : Budi Anshori | Editor : Intoniswan | Advertorial
Tag: Satu Data