SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Di tengah-tengah pemangkasan anggaran daerah oleh pemerintah pusat hingga Rp6 triliun di tahun 2026, Dinas Pariwisata (Dispar) Kalimantan Timur (Kaltim) memilih melakukan manuver strategis, yaitu dengan mengalihkan pola pembangunan pariwisata menjadi lebih kolaboratif berbasis dukungan perusahaan-perusahaan besar.
Dibenarkan Kepala Dispar Kaltim Ririn Sari Dewi, kondisi fiskal tahun depan memaksa instansinya melakukan reposisi arah kerja. Meski begitu, ia menegaskan bahwa program prioritas JosPoll dari Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji harus tetap berjalan.
“Pengurangan anggaran cukup signifikan, sekitar Rp6 triliun. Karena itu strategi kita adalah melakukan kolaborasi, terutama dengan perusahaan-perusahaan pengampu,” ujarnya disela-sela kegiatan saat mengikuti HKN ke-61 di Gelora Kadrie Oening, Sabtu (15/11).
Dengan anggaran yang terbatas, Dispar Kaltim menata ulang pendekatan pembangunan. Bukan lagi bertumpu pada APBD, melainkan memperkuat jalinan kolaborasi dengan sektor usaha, BUMN, lembaga keuangan, dan mitra strategis lainnya untuk mengakselerasi desa wisata.
Kolaborasi itu pun akan menggenjot program penguatan desa wisata sesuai Pergub Kaltim Nomor 35 Tahun 2025, yang menargetkan desa berstatus berkembang bisa naik kelas menjadi desa wisata maju.
Dalam pemetaannya, Ririn mengungkapkan bahwa Dispar Kaltim menetapkan 10 wilayah prioritas yang masing-masing akan ditopang mitra berbeda. Model ini mirip skema ‘parenting’ bagi desa wisata.
Adapun mitra di setiap wilayah, diantaranya; Samarinda (Bank Indonesia); Balikpapan (PLN Nusantara); PPU (Bank Indonesia Balikpapan); Paser (PT Kideco); Kukar (PT Indominco); lalu Kutai Barat (PT Bayan Group); Mahakam Ulu (Bank Kaltimtara); Kutai Timur (PT Indexim); Bontang (PT Pupuk Kaltim); dan Berau (Berau Coal).
“Ini baru sounding awal, tapi arahnya nanti kesana. Setiap kabupaten/kota punya titik pengembangan yang di-backup mitra tertentu,” bebernya.
Ke depan, MOU dengan perusahaan maupun pemerintah kabupaten/kota di Kaltim tidak hanya berfokus pada penguatan destinasi. Dokumen kerja sama itu akan mencakup tiga hal, yaitu terkait; pengembangan desa wisata; pemberdayaan ekonomi kreatif yang menjadi bagian penting dari Program JosPoll; serta dukungan promosi dan pemasaran pariwisata termasuk penyelenggaraan event-event maupun penguatan branding daerah.
“Jadi tidak semata penguatan sarpras. Desa wisata unggulan juga akan dibantu dari sisi ekraf dan promosi,” jelasnya.
Dengan strategi ini, Dispar Kaltim berharap pariwisata tetap tumbuh, bahkan di tengah tekanan fiskal, dan desa wisata tetap menjadi salah satu lokomotif pembangunan di era pemerintahan Rudy–Seno.
Jadi, meski tahun depan dibayangi kontraksi anggaran, Ririn menegaskan bahwa Dispar Kaltim tetap akan mengambil posisi optimis ‘Pariwisata Kaltim Maju’.
“Apapun yang terjadi, Dispar harus maju. Kolaborasi ini cara kita menjaga ritme pembangunan,” pungkasnya.
Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan | Advertorial Diskominfo Kaltim
Tag: dispar kaltim