SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Disparitas antardimensi dan antarwilayah di Kalimantan Timur (Kaltim) masih jadi persoalan, meski terus mengalami penurunan dalam 10 tahun terakhir, atau sejak 2010-2021. Penurunan tersebut terlihat dari adanya perbaikan pada besaran selisih IPM (Indeks Pembangunan Manusia) antarwilayah.
Besaran selisih IPM tahun 2021 antara yang tertinggi, yakni Kota Samarinda dengan IPM 80,76 dengan Mahakam Ulu (Mahulu) dengan IPM 67,95 sebesar 12,81 poin, atau mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015 yang selisihnya 13,89 poin.
“Bahkan tahun 2019 sempat selisih besaran IPM pada angka 12,62 poin,” ungkap Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim dalam Laporan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kaltim yang dirilis Bulan April 2022.
Menurut BPS, masih adanya disparitas antardimensi dalam pembangunan di Kaltim hingga tahun 2021, juga terlihat pada selisih UHH (Usia Harapan Hidup) antara kabupaten/kota tertinggi, yakni Balikpapan dengan UHH 74,49 tahun dengan yang terendah yakni Kabupaten Penajam Paser Utara dengan UHH 71,41 tahun.
“Meski mengalami penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya 3,42, namun tetap berada di kisaran 3 tahun, atau tepatnya 3,08 tahun. Ini artinya bayi yang lahir dan dibesarkan di Balikpapan memiliki usia harapn hidup lebih lama 3,08 tahun bila dibandingkan dengan bayi yang lahir dan besar di Penajam,” papar BPS.
Kemudian, lanjut BPS, dari sisi dimensi pengetahuan, disparitas pembangunan manusia dapat dilihat dari dua indikator, yaitu angka HLS (Harapan Lama Sekolah) dan RLS (Rata-rata Lama Sekolah).
Pada periuoden 2015-2021, selisih HLS antara kabupate/kota tertinggi dengan yang terendah di kaltim terlihat cenderung mengalami peningkatan, dari 1,23 tahun pada tahun 2015 menjadi 2,52 tahun pada tahun 2021.
Sebaliknya pada periode yang sama, selisih RLS cenderung mengalami penurunan dari 3,08 tahun pada tahun 2015, terus menurun hingga menyentuh angka 3,02 tahun pada tahun 2017, dan naik tipis pada tahun 2018 menjadi 3,03 hingga akhirnya turun menjadi sebesar 2,73 tahun di tahun 2021.
“Dalam hal ini, pemerataan sarana dan akses pendidikan harus diperhatikan agar kesenjangan semakin kecil. Sampai tahun 2021, baru 4 kabupaten/kota di Kaltim memiliki universitas, yakni Samarinda, Balikpapan, Bontang, dan Kutai Kartanegara,” kata BPS memberi saran.
Sedangkan di 4 kabupaten lainnya yakni di Berau, Kutim, Paser, dan Kubar juga sudah ada perguruan tinggi selain universitas.
“Sebaliknya di Penajam Paser Utara dan Mahulu tidak terdapat perguruan tinggi meski satupun,” ungkap BPS.
Dimensi terkahir dari pembangunan manusia adalah standar hidup layak yang diwakili oleh indikator pengeluaran pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan. Indikator ini sangat erat kaitannya dengan kondisi perekonomian suatu wilayah.
Menurut BPS, pada tahun 2015, selisih pengeluaran per kapita kabupaten/kota tertinggi dan terendah sebesar Rp8,82 juta, kemudian meningkat pada tahun 2018 jadi Rp9,05 juta, dan kembali turun pada tahun 2019 menjadi Rp8,84 juta dan pada pada tahun 2020 sebesar Rp8,75 juta.
“Pada tahun 2021 selisih pengeluaran per kapita kabupaten/kota tertinggi dan terendah, mengalami kenaikan hingga sebesar 8,96 juta,” kata BPS.
Pada tahun 2020, pengeluaran per kapita penduduk, tertinggi di Bontang yakni Rp16,76, setelah itu menyusul Balikpapan Rp14,86 juta dan Balikpapan Rp14,58 juta. Sementara yang terendah, Kabupaten Mahakam Ulu Rp7,8 juta atau masih jauh di bawah Rp10 juta.
Sedangkan daerah lainnya yakni Berau Rp12,44, Kukar dan PPU di kisaran Rp11 juta. Kemudin Paser, Kutim, dan Kubar berada di kisaran Rp11 juta.
BPS menyebut kendala yang dihadapi Kaltim menuju pemerataan pembangunan antara lain adanya kompleksitas berbagai faktor, seperti sumberdaya manusia, letak geografis, sejarah, dan kemajuan teknologi yang digunakan dan tidak meratanya sumberdaya manusia, serta masih banyaknya wilayah yang sulit diakses, sehingga pembangunan di wilayah itu tertinggal dibandingkan pembangunan di wilayah perkotaan.
[Intoniswan|ADV|Diskominfo Kaltim]
Tag: IPM