JAKARTA.NIAGA.ASIA-Acara makan malam bersama antara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono dengan Komunitas Peduli Sungai (KPS) penerima penghargaan berkaitan dengan Peringatan Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Duni Tahun 2018 di Jakarta, Jumat (7/12) malam, juga diisi dengan tanya jawab.
“Pak Basuki tanya apa yang bisa dibantu untuk Karang Mumus,” lapor Krisdiyanto yang mewakil Pengurus Gerakan Memungut Sehelai Sampah Sungai Karang Mumus (GMSSSKM) Samarinda, semalam.
Atas pertanyaan dan tawaran bantuan dari Pak Menteri PUPR itu, kata Kris, dia meminta; “Mohon bantuan dari Bapak dan Kementerian PUPR membebaskan Sungai Karang Mumus dari permukiman untuk kepentingan program restorasi Karang Mumus”. “Kita tentu berharap, ada tindak lanjutnya dari Ditjend Sumber Daya Air dan Ditjend Perumahan Rakyat di Kementerian PUPR,” kata Kris.
GMSSSKM Samarinda Kembali Terima Penghargaan dari Kementerian PUPR
Catatan 3 Tahun GMSSSKM: Belajar Untuk Tidak Bicara Lagi
Restorasi Sungai Karang Mumus adalah konsep yang diusung dan diperjuangkan GMSSSKM untuk masa depan Karang Mumus dan habitat lainnya. Konsep restorasi adalah merekonstruksi kembali sungai ke bentuk alaminya, termasuk dalam hal ini mempertahankan kiri-kanan (masing-masing 30 meter) sungai sebagai kawasan resapan air dan menjadikan kawasan multi fungsi, misalnya wisata, dan kawasan yang teduh, serta menyediakan ruang bagi habita lainnya. Konsep restorasi menolak penurapan bibir sungai dengan beton bertulang.
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri PUPR Nomor:423/KPTS/M/2018, KPS penerima penghargaan tahun 2018 ada 6. Selain GMSSSKM, lima penerima penghargaan lainnya adalah KPS Mat Peci (Masyarakat Peduli Ciliwung) Provinsi di DKI Jakarta, KPS Tukat Bindu di Bali, KPS KMPS Ibra di Nusa Tenggara Barat (NTB), KPS Ecoton di Jawa Timur, dan KPS KOMUNItas Sungai Putat Pontianak, Kalimantan Barat.
Ketua GMSSSKM Samarinda, Misman ketika diminta komentarnya atas tawaran bantuan dari Menteri PUPR mengatakan, sebetulnya sejak 2 tahun lalu, GMSSSKM sudah ditanya Ditjend teknis di Kementerian PUPR, tentang bantuan apa yang diinginkan. “Atas pertanyaan itu, kita hanya menjawab, nanti akan disusulkan,” ujarnya.
Menurut Misman, niat pemerintah pusat memberikan bantun (program) untuk Sungai Karang Mumus, masih sulit dieksekusi di lapangan karena, Pemkot Samarinda gagal dalam program relokasi warga yang tinggal di atas dan di bantaran sungai, permukiman baru tetap dibiarkan menjamur, kemudian belum ada regulasi dari pemkot menyatakan 30 meter kiri-kanan sungai adalah kawasan terlarang dibangun permukiman. “Kita takut dan malu kalau dikasih bantuan program, tapi tak bisa dieksekusi/dilaksanakan di lapangan,” kata Misman.
Meski demikian, Misman berharap dengan adanya tawaran bantuan dari Menteri PUPR, Pemkot Samarinda berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Ditjend Sumber Daya Air dan Ditjend Perumahan di Kementerian PUPR dalam rangka menyelamatkan Karang Mumus dari kehancuran sebab diokupasi jadi tempat tinggal, dijadikan saluran membuang limbah rumah tangga, dan tong sampah. (001)