DKP3 Bontang Rakor bersama Tim Pokja Provinsi Kaltim

aa
Wali Kota Bontang, Hj Neni Moernaeni bersama Tim Pokja Provinsi Kaltim menandatangani berita acara kesepakatan. ( Foto : Ismail/Niaga.Asia)

BONTANG,NIAGA.ASIA-Ketahanan pangan dan kestabilan harga pangan di Kota Bontang dibahas Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian (DKP3) Kota Bontang laksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Dewan Ketahanan Pangan Kota Bontang, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi dan Ketua Tim Pokja Ahli sekaligus Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan(TGUPP) Kaltim di Bontang, Selasa (11/11/2019) pagi. Rapat dihadiri langsung Kepala Dinas DKP3, Aji Erlynawati dan Ketua Dewan Ketahanan Pangan, Hj Neni Moernaeni.

Dalam paparan yang disampaikan Kepala Dinas DKP3 Bontang, Aji Erlynawati mengatakan, tiga aspek ketahanan pangan yang harus dipenuhi dalam rangka mendukung visi Gubernur dan Wakil Gubernur 2018 -2023 Berani untuk Kaltim yang Berdaulat serta Pemerintah Kota Bontang.

Pertama, melalui ketersediaan pangan yang cukup dan merata serla diutamakan berasal dari sumber daya lokal. Kedua adalah keterjangkauan pangan yang efektif dan efisien. Ketiga, pemanfaatan pangan yang beragam, bergizi berimbang, bermutu, dan aman.

“Mewujudkan ketahanan pangan dapat dilakukan melalui kerjasama antara dunia usaha dan masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah. Sinergitas antar kementerian atau lembaga serta pemerintah pusat dan daerah dilakukan melalui koordinasi dan konsolidasi,” kata Aji.

Dewan Ketahanan Pangan (DKP) sebagai Lembaga non struktural di daerah tugasnya adalah membatu Gubernur dan Bupati atau Walikota dalam rangka meningkatkan sinergitas antar instansi khususnya merumuskan dan melaksanakan program pangan.

“Melalui koordinasi dan konsolidasi Pokja DKP Provinsi dengan DKP Pemkot Bontang diharapkan dapat meningkat sinergitas serta dukungan pihak swasta dan masyarakat agar bisa berperan aktif dalam mengimplementasi kebijakan di daerah,” kata Kadis DKP3.

Lebih lanjut diterangkan Aji, ketahanan pangan adalah masalah komplek yang saat ini masih dihadapi Pemkot Bontang, karena itu penanganannya harus dilakukan secara bersama oleh seluruh pemangku kepentingan dari sektor pertanian, kesehatan, pendidikan dan kementerian Iainnya.

lsu ketahanan pangan yang bersifat multidisiplin, multisektor dan multidimensi membutuhkan koordinasi lintas sektoral dan upaya pemerintah menginisiasi hal tersebut adalah melalui Dewan Ketahanan Pangan khususnya ditingkat provinsi maupun kabupaten atau kota.

“Untuk itu, ketersediaan pangan menjadi fokus kami di pemerintah khususnya di dinas kami yang menangani ketahanan pangan, beberapa faktor menjadi permasalahan yang kita ketahui bersama salah satunya kita tidak memiliki lahan pertanian yang luas seperti pada daerah-daerah lainnya,” terangnya.

Ia pun berharap, dengan diadakannya Rakor  dengan dewan ketahanan pangan dan tim Pokja dapat melahirkan suatu rumusan yang dapat mengatasi permasalahan yang saat ini dialami Kota Bontang, serta dapat terbentuknya sinergitas kebijakan program dan peran masing-masing instansi di daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta program pangan sesuai dengan kewenanagan, tugas, fungsi dan tanggungjawab masing-masing.

“Tentu harapan terbesar kami, dapat menemukan rumusan mengingat Kota Bontang tidak memiliki lahan pertanian yang luas,” ujar Aji.

Usai membuka secara resmi Rakor,  Wali Kota selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Kota Bontang, Kadis DKP3 Bontang dan perwakilan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi serta Tim Pokja Provinsi menandatangani berita acara terkait kegiatan rakor yang dilaksanakan di Kota Bontang. (adv)