TARAKAN.NIAGA.ASIA – Masalah percepatan daerah otonomi baru (DOB) di Kalimantan Utara, menjadi salah satu prioritas program kerja calon legislatif DPR RI terpilih, Deddy Yefri Hanteru Sitorus usai dilantik Agustus 2019 mendatang. Seperti DOB Kabupaten Bumi Daya Perbatasan (Kabudaya), Kabupaten Apau Kayan, Kota Sebatik dan Kota Tanjung Selor sebagai ibukota Kaltara.
Namun, dua diantaranya yakni Kabudaya dan Apau Kayan yang terletak di wilayah perbatasan dan terluar, dikatakan Deddy, berada yang terdepan untuk diwujudkan sebelum 2024 karena bersifat urgent.
“Saat ini kita sedang menunggu PP (peraturan pemerintah) untuk ditandatangani Presiden. Terkait hal itu, supaya ada akselarasi percepatan DOB yang sifatnya urgent,” ujar caleg DPR RI dapil Kaltara yang meraih suara tertinggi di Kaltara itu.
Proses percepatan DOB bagi daerah perbatasan dan terluar, lanjut dia, berbeda dengan DOB biasanya. Hal ini telah diatur dalam PP yang berkaitan dengan persoalan tersebut. “Ada PP yang mengatur bahwa daerah-daerah yang berada di perbatasan dan terluar itu, pendekatanya adalah top down. Kalau proses DOB biasa bottom up. Jadi saya yakin tidak perlu menunggu sampai lima tahun dua DOB itu akan terwujud,” jelasnya optimistis.
Alasan lain yang juga akan menjadi pertimbangan adalah tentang kepentingan kesenjangan pemerintah daerah, terhadap pelayanan ke masyarakat maupun terkait keamanan, kesehatan, kesejahteraan, percepatan pembangunan dan lainnya.
“Sebelum itu terjadi kita akan berkolaborasi bersama-sama seluruh stakeholder yang terlibat, masyarakat dan pemerintah daerah untuk mendekatkan pelayanan ke masyarakat sambil menunggu DOB itu terlaksana,” imbuhnya.
“Misalnya di Lumbis Ogong, warga di sana tidak perlu lagi ke Nunukan hanya untuk mengurus akte atau KTP dan sebagainya, karena sudah ada dibukanya pelayanan administrasi kependudukan di daerah tersebut,” tambah pria kelahiran Pematang Siantar ini.
Lantas bagaimana DOB Sebatik dan Tanjung Selor? Menurut kacamata Deddy, percepatan DOB harus dilihat skala urgensinya. “Dari semua DOB itu saya melihat yang paling urgent saat ini Kabudaya dan Apau Kayan. Setelah itu baru Tanjung Selor. Karena meskipun ibukota provinsi tapi kepentinganya tidak terlalu signifikan. Begitu juga dengan Sebatik, masalah yang dihadapi berbeda dengan Kabudaya dan Apau Kayan,” ungkapnya.
Akan tetapi DOB mana yang masuk skala prioritas atau tidak tergantung pemerintah pusat. Termasuk kesiapan pemerintah daerah dalam hal ini terkait anggaran. “Untuk mewujudkan DOB, pemerintah pusat hanya menanggung anggaran sebesar 70 persen, sisanya ditanggung pemerintah daerah,” jelasnya.
Deddy meyakini untuk mewujudkan dua DOB itu tidak terlalu sulit. “Kalau Sebatik saat ini yang paling penting itu bagaimana akses masyarakat terhadap lintas perbatasan yang harus dibantu. Terkait masalah infrastruktur, dan sebagainya saya kira sudah lebih baik dibanding dua daerah itu,” katanya lagi.
Selain masalah DOB, tambah Deddy Sitorus, dirinya juga akan berjuang dan memastikan program presiden terpilih Joko Widodo dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat yang berhak mendapatkanya. “Apakah itu melalui kartu Indonesia pintar, Indonesia sehat, dan dua kartu baru Jokowi yaitu kartu Indonesia pintar kuliah dan pra kerja dan lainnya. Saya kira itu harus maksimal karena penduduk kita sedikit, dan cukup banyak yang sangat membutuhkannya,” tegas Kepala Kantor Rumah Aspirasi Rakyat Tim Pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin ini.
Tidak hanya itu, masalah infrastruktur di daerah termasuk di Kaltara akan menjadi perhatian serius pemerintah pusat. “Termasuk perhatian kepada petani dan nelayan maupun pelaku usaha mikro kecil dan menengah,” tutup Deddy. (003)